BUMN Bantah Tak Pernah Libatkan Kontraktor Swasta

Kompas.com - 17/03/2018, 19:07 WIB
Pekerja beraktivitas di lokasi proyek Tol Pekanbaru-Dumai, di Provinsi Riau, Selasa (13/3/2018). Perkembangan konstruksi Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,475 km, yang dikerjakan PT Hutama Karya ini, progresnya mencapai sekitar 8,95 persen berdasarkan data Kementerian BUMN. Pekerjaan yang dilakukan kini berupa pembersihan lahan, pekerjaan tanah, box culvert, dan pekerjaan solid sodding. ANTARA FOTO/FB ANGGOROPekerja beraktivitas di lokasi proyek Tol Pekanbaru-Dumai, di Provinsi Riau, Selasa (13/3/2018). Perkembangan konstruksi Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,475 km, yang dikerjakan PT Hutama Karya ini, progresnya mencapai sekitar 8,95 persen berdasarkan data Kementerian BUMN. Pekerjaan yang dilakukan kini berupa pembersihan lahan, pekerjaan tanah, box culvert, dan pekerjaan solid sodding.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pembagian kue proyek infrastruktur dari pemerintah dinilai tidak adil. Namun perusahaan pelat merah di bidang konstruksi menampik, bila selama ini mereka tidak pernah mengajak kontraktor swasta terlibat dalam menggarap proyek.

Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Bambang E Marsono mengatakan, selama ini perseroannya selalu melibatkan kontraktor swasta apabila menggarap sebuah proyek.

Baca juga : Proyek Infrastruktur Dikuasai BUMN, Kontraktor Swasta Gulung Tikar

Dari total tender sekitar Rp 3,88 triliun yang mereka dapat pada tahun lalu, tak kurang dari 8.645 vendor yang mereka ajak untuk menggarap proyek bersama.

“Baik itu perorangan dalam arti mandor, itu ada 940-an, lalu sub-kontraktor besar dan kecil itu 1.600-an, lalu vendor lainnya 6000-an. Totalnya 8.645. Itulah kerja sama yang selama ini tidak pernah diekspos,” kata Bambang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Bambang menilai, bila dibandingkan dengan perusahaan pelat merah lain, jumlah tender yang diperoleh Brantas Abipraya tidak terlalu besar.

Namun begitu, Bambang yakin BUMN karya lain juga melibatkan kontraktor swasta pada setiap proyek yang digarap.

“Brantas Abipraya yang tendernya di bawah Rp 4 triliun saja segitu. Kalau Adhi Karya, Waskita Karya, Hutama Karya, saya yakin vendornya di atas 15.000-lah,” sebut Bambang.

Ketimbang mempersoalkan ‘kue’ proyek, Bambang menyarankan untuk meningkatkan sinergi antara perusahaan BUMN dengan kontraktor swasta.

Hal ini untuk menghindari tingginya harga bahan baku yang ditawarkan atau justru untuk mengantisipasi potensi telat bayar jasa.

“Kita itu satu, satu keluarga, satu perahu, jangan sampai kalah dari serbuan luar negeri,” kata Bambang.

Ruas jalan Trans Papua yang dilalui Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (10/5/2017).  Pembangunan ruas jalan tersebut ditargetkan rampung pada 2018.Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Ruas jalan Trans Papua yang dilalui Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (10/5/2017). Pembangunan ruas jalan tersebut ditargetkan rampung pada 2018.
Wakil Ketua Umum III Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Bambang Rachmadi sebelumnya meminta agar BUMN dapat berbagi kue proyek infrastruktur dengan kontraktor swasta.

Ia ingin kontraktor swasta juga dilibatkan sebagai kontraktor utama dalam menggarap proyek infrastruktur yang ada. Pasalnya, selama ini banyak kontraktor swasta hanya bertindak sebagai sub kontraktor saja.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X