BUMN Bantah Tak Pernah Libatkan Kontraktor Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com – Pembagian kue proyek infrastruktur dari pemerintah dinilai tidak adil. Namun perusahaan pelat merah di bidang konstruksi menampik, bila selama ini mereka tidak pernah mengajak kontraktor swasta terlibat dalam menggarap proyek.

Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Bambang E Marsono mengatakan, selama ini perseroannya selalu melibatkan kontraktor swasta apabila menggarap sebuah proyek.

Baca juga : Proyek Infrastruktur Dikuasai BUMN, Kontraktor Swasta Gulung Tikar

Dari total tender sekitar Rp 3,88 triliun yang mereka dapat pada tahun lalu, tak kurang dari 8.645 vendor yang mereka ajak untuk menggarap proyek bersama.

“Baik itu perorangan dalam arti mandor, itu ada 940-an, lalu sub-kontraktor besar dan kecil itu 1.600-an, lalu vendor lainnya 6000-an. Totalnya 8.645. Itulah kerja sama yang selama ini tidak pernah diekspos,” kata Bambang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Bambang menilai, bila dibandingkan dengan perusahaan pelat merah lain, jumlah tender yang diperoleh Brantas Abipraya tidak terlalu besar.

Namun begitu, Bambang yakin BUMN karya lain juga melibatkan kontraktor swasta pada setiap proyek yang digarap.

“Brantas Abipraya yang tendernya di bawah Rp 4 triliun saja segitu. Kalau Adhi Karya, Waskita Karya, Hutama Karya, saya yakin vendornya di atas 15.000-lah,” sebut Bambang.

Ketimbang mempersoalkan ‘kue’ proyek, Bambang menyarankan untuk meningkatkan sinergi antara perusahaan BUMN dengan kontraktor swasta.

Hal ini untuk menghindari tingginya harga bahan baku yang ditawarkan atau justru untuk mengantisipasi potensi telat bayar jasa.

“Kita itu satu, satu keluarga, satu perahu, jangan sampai kalah dari serbuan luar negeri,” kata Bambang.

Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Ruas jalan Trans Papua yang dilalui Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (10/5/2017). Pembangunan ruas jalan tersebut ditargetkan rampung pada 2018.

Ia ingin kontraktor swasta juga dilibatkan sebagai kontraktor utama dalam menggarap proyek infrastruktur yang ada. Pasalnya, selama ini banyak kontraktor swasta hanya bertindak sebagai sub kontraktor saja.

“Makanya kami imbau BUMN, bagilah jangan sendiri. Kalau itu joint operation (JO), uangnya kan ada di JO. Tapi kalau sub-kon, kalau dia ingat ya dibayar,” kata Bambang.

Saat ini, ia menambahkan, jumlah kontraktor swasta terus menurun. Dari sekitar 140.000 kontraktor swasta yang ada, 80.000 diantaranya tergabung di dalam Gapensi.

Namun, yang masih aktif di Gapensi hanya sekitar 43.000 anggota. Itu artinya, jumlah yang menyusut hampir mencapai 50 persen.

“Itu berarti turun terus, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Karena enggak ada kerjaan. Atau ada kerjaan, enggak dibayar. Itu fakta,” tutupnya.