Implementasi K3 Butuh Dukungan di Level Kelembagaan

Kompas.com - 01/03/2018, 21:00 WIB
Petugas dari kepolisian mengecek kondisi pasca robohnya cetakan beton tiang pancang proyek Jalan Tol Becakayu, di Jalan DI Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/02/2018). Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 03.00 WIB saat pekerja sedang melakukan pengecoran. Terdapat tujuh korban yang dilarikan ke Rumah Sakit UKI dan Polri. MAULANA MAHARDHIKAPetugas dari kepolisian mengecek kondisi pasca robohnya cetakan beton tiang pancang proyek Jalan Tol Becakayu, di Jalan DI Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/02/2018). Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 03.00 WIB saat pekerja sedang melakukan pengecoran. Terdapat tujuh korban yang dilarikan ke Rumah Sakit UKI dan Polri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN berencana menambah satu direksi di setiap BUMN karya untuk jabatan direktur keamanan.

Langkah tersebut dipandang tepat untuk meningkatkan implementasi kesehatan dan keselamatan kerja ( K3) di dalam setiap proyek infrastruktur.

Baca juga : Pemerintah Minta Kontraktor Bekerja Sesuai Kemampuan

Menurut Ketua Komite Keselamatan Konstruksi (K2) Syarif Burhanuddin, implementasi K3 memerlukan dukungan yang lebih kuat dari sisi kelembagaan.

"Untuk memastikan masalah safety nomor satu, jangan hanya dari operasional saja yang dijadikan poin," kata Syarif di Kementerian PUPR, Kamis (1/3/2018).

Soal level jabatan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri BUMN Rini M Soemarno. Apakah nantinya, jabatan tersebut setingkat direktur, deputi atau general manager.

"Itu urusan mereka," cetus Syarif.

Hanya, ia berharap, penguatan K3 ini tak sekadar dilakukan oleh Kementerian BUMN, melainkan juga penyedia jasa konstruksi yang bertugas menggarap proyek terkait.

Soal penambahan direksi tersebut, sebelumnya Rini mengungkapkan saat dijumpai di Kejaksaan Agung, Kamis siang.

Baca juga : Terkait Kecelakaan Kerja, Dirut Waskita Karya Siap Mundur

"Pasti akan kami lakukan adalah merestrukturisasi struktur organisasi. Kami akan menekankan kalau harus ada Direktur Safety (Keamanan)," kata Rini.

Ia menambahkan, restrukturisasi tersebut berdasarkan evaluasi proyek-proyek infrastruktur yang telah dilakukan jajarannya, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Keberadaan direktur keamanan menjadi penting bila mengingat pemerintah sedang menjalankan begitu banyak proyek infrastruktur.

"Karena kami menyadari dengan proyeknya makin banyak otomatis kami melihat keamanan dalam pembangunan proyek harus ditangani khusus langsung dari pusat," pungkas Rini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X