Soal Properti TOD, Swasta Klaim Lebih Hebat Ketimbang Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan properti di kawasan terintegrasi transit oriented development (TOD) saat ini banyak digadang-gadang oleh pengembang baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Meski demikian, untuk area-area stasiun atau terminal seperti kereta ringan atau LRT dan moda raya transportasi (MRT), lebih banyak dikembangkan BUMN.

Baca juga : Siapa Raja Properti Tanah Air?

Mantan Presiden International Urban Development Association (INTA) Budiarsa Sastrawinata mengatakan peran antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan TOD ini harus lebih jelas.

"Kalau infrastruktur, itu jelas tugas pemerintah karena swasta tidak bisa melakukannya. Tapi, kalau properti, biarlah swasta yang melakukan, karena lebih hebat (kompeten)," ujar Budiarsa saat konferensi pers di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Ia mengatakan, tanpa perlu penugasan seperti BUMN, pengembang swasta dapat memanfaatkan momentum pembangunan infrastruktur.

Selaras dengan itu, pengembang swasta juga mampu mempromosikan kawasan hunian dan permukiman serta kota baru yang sedang dikembangkan.

Pengembangan TOD menurut Budiarsa, tidak mungkin hanya bergantung pada BUMN saja.

"Pemerintah harus mendorong dan melakukan terobosan agar pelaksanaan proyek infrastruktur dan kapitalisasi investasi sektor infrastruktur dapat ditangkap dan dikelola dengan baik," tutur Budiarsa.

Pengalaman negara lain menunjukkan, lanjut dia, pengembangan kawasan skala besar dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan pemerintah dan swasta dengan perimeter batas kawasan ditetapkan dalam rancangan induk atau master plan.

Dalam hal ini, pemerintah fokus pada pengembangan infrastruktur sedangkan swasta lebih kepada pengembangan properti.

"Kalau yang kita lihat apa yang dikerjakan BUMN itu sudah benar seperti membangun MRT dan LRT, tapi ada juga yang bangun dan jual properti. Hal-hal seperti itu bisa diserahkan ke swasta," pungkas Budiarsa.