Pemerintah Tampung Pedagang Pantura di "Rest Area" Tol Trans-Jawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menyediakan tempat usaha bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, beberapa waktu lalu Kemendagri sempat didatangi sejumlah masyarakat yang sehari-hari berdagang di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Mereka mengeluh lantaran mata pencaharian mereka terancam hilang lantaran keberadaan tol ini.

Pasalnya, masyarakat yang biasanya mudik lewat Pantura, berangsur-angsur menggunakan Tol Trans-Jawa lantaran dianggap lebih mempersingkat waktu tempuh.

"Karena itu, Presiden meminta kepada Jasa Marga agar di rest area itu supaya (mereka) ditampung. Karena orang pasti mikirnya akan pakai jalur cepat," kata Tjahjo saat rapat koordinasi persiapan angkutan lebaran di Kementerian Perhubungan, Selasa (30/1/2018).

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran tahun ini diprediksi meningkat hingga 150 persen. Baik itu yang menggunakan lewat jalur darat, laut maupun udara.

Khusus untuk di jalan tol, salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PUPR untuk mengurangi kepadatan arus kendaraan, yaitu dengan meningkatkan pelayanan di tempat istirahat. Di antaranya yakni dengan menambah jumlah toilet mobile.

Adapun untuk menampung masyarakat yang berpotensi kehilangan mata pencarian, Arie menambahkan, akan disediakan tempat khusus bagi mereka di tempat istirahat untuk berjualan.

"Mudah-mudahan di tempat istirahat itu ada los khusus UKM. Kita sudah kerja sama dengan kementerian perdagangan untuk menyediakan," pungkas Arie..