Dianggap Tidak Adil, Ini Jawaban Basuki kepada Kontraktor Daerah

JAKARTA, KompasProperti - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menampik anggapan bila selama ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kontraktor swasta besar banyak memonopoli proyek konstruksi yang dicanangkan pemerintah.

Akibatnya, banyak kontraktor skala kecil di daerah yang pada akhirnya tak mampu bersaing dengan kontraktor besar.

Basuki menjelaskan, sepanjang tahun ini ada 11.975 paket pekerjaan yang digarap Kementerian PUPR dengan nilai sebesar Rp 83 triliun.

"Itu pun yang nilainya Rp 50 miliar sampai 100 miliar hanya 108 paket, dan yang di atas Rp 100 miliar yang ketetapannya oleh menteri itu hanya 106 paket," kata Basuki saat menjawab keluhan dari Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) di Hotel Bidakara, Senin (11/12/2017).

Awalnya, salah seorang anggota Gapeksindo asal Kalimantan Selatan, Slamet Suharyadi mengungkapkan, jumlah kontraktor besar hanya sebagian kecil bila dibandingkan dengan jumlah kontraktor kecil.

Namun, menurut informasi yang ia peroleh, dari ribuan proyek yang digarap Kementerian PUPR, hanya 1 persen di antranya yang digarap oleh kontraktor kecil. Sisanya, digarap kontraktor besar.

"Kami di daerah minta diperhatikan juga Pak," kata Slamet.

Hanya sebagian kecil

Basuki mengatakan, dari 108 paket senilai Rp 50 miliar sampai Rp 100 miliar, hanya 20 paket yang digarap BUMN dengan nilai total Rp 1,31 triliun. Sisanya, 88 paket pekerjaan digarap swasta dengan nilai total Rp 6,02 triliun.

Adapun untuk paket di atas Rp 100 miliar, yang digarap BUMN hanya 63 paket dengan nilai total Rp 13,92 triliun. Sementara 43 paket sisanya senilai Rp 9,1 triliun digarap swasta.

"Jadi kalau dikatakan BUMN semua ya enggak juga. Jadi hati-hati dengan data itu. Mungkin itu persepsi. Soalnya, sisanya yang kecil sampai yang menengah, yang sampai Rp 50 miliar itu pasti di daerah," kata dia.

Basuki lantas meminta kontraktor di daerah dapat membedakan antara paket pekerjaan dengan proyek tol. Berbeda dengan paket pekerjaan, pembangunan tol dibiayai lewat investasi.

Setidaknya, dibutuhkan investasi sekitar Rp 260 triliun hingga Rp 300 triliun untuk mendanai proyek tol tersebut.

Dari total investasi yang dibutuhkan, hanya 7 persen diantaranya yang dibantu pemerintah untuk meningkatkan interest rate of return (IRR).

"Jadi kami ini juga mengatur packaging, paket-paket mana yang tidak boleh dikerjakan perusahaan besar maupun bumn untuk uangnya bisa (didistribusi) ke daerah untuk bisa dikerjakan oleh perusahaan di daerah," kata dia.

Di samping itu, bila ada proyek dengan nilai kontrak besar yang digarap sebuah BUMN, maka harus ada kerja sama operasi (KSO) yang dibangun dengan perusahaan swasta nasional lain.

Hal ini bertujuan guna meningkatkan kemampuan perusahaan swasta nasional tersebut, baik dalam hal konstruksi maupun konsultasi.