Alihkan Pengelolaan Bandara dan Pelabuhan, Kemenhub Hemat Rp 1 Triliun

Kompas.com - 17/11/2017, 17:35 WIB
Skytrain resmi beroperasi pada hari ini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (17/9/2017). Kereta layang tanpa awak ini sementara akan melayani penumpang dari Terminal 2 menuju Terminal 3 dan sebaliknya. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISkytrain resmi beroperasi pada hari ini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (17/9/2017). Kereta layang tanpa awak ini sementara akan melayani penumpang dari Terminal 2 menuju Terminal 3 dan sebaliknya.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mencari skema untuk mendanai beberapa proyek infrastruktur, seperti bandara dan pelabuhan.

Menurut catatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni 2014-2019, kebutuhan dana pembangunan mencapai Rp 1.500 triliun.

Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemampuan pemerintah hanya Rp 250 triliun.

"Kami membagi proyek dalam 3 klasifikasi untuk menghemat pendanaan. Dari ketiga klasifikasi tersebut, APBN yang dikuncurkan untuk 30 bandara dan pelabuhan bisa dialihkan ke proyek yang lain, sampai Rp 1 triliun," ujar Budi saat Diskusi Media Forum Merdeka Barat (Dismed FMB) 9 bertajuk "Amankah Pembiayaan infrastruktur Negara?” di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Wisatawan lokal dan mancanegara turun dari kapal saat tiba di Pelabuhan Tigaraja Danau Toba, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, Senin (13/11/2017). Kapal merupakan moda transportasi untuk mengantarkan wisatawan menyeberang ke Pulau Samosir dengan tarif Rp 10.000 per orang.ANTARA FOTO/IRSAN MULYADI Wisatawan lokal dan mancanegara turun dari kapal saat tiba di Pelabuhan Tigaraja Danau Toba, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, Senin (13/11/2017). Kapal merupakan moda transportasi untuk mengantarkan wisatawan menyeberang ke Pulau Samosir dengan tarif Rp 10.000 per orang.
Tiga klasifikasi yang dimaksud Budi, pertama adalah jika suatu proyek tidak layak secara ekonomi (feasible), akan dibangun menggunakan APBN murni.

Klasifikasi kedua adalah jika proyek diantara layak dan tidak. Dalam kategori ini, proyek pembangunan akan didanai dengan cara kerja sama operasi (KSO) antara pemerintah daerah (pemda) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan swasta.

Kemudian, klasifikasi terakhir adalah jika proyek tersebut benar-benar layak dibangun secara ekonomi. Dengan demikian, proyek bisa dikerjakan langsung oleh swasta.

"Tujuannya sederhana, supaya dana yang terbatas bisa digunakan untuk bangun yang lain. Banyak sekali pelabuhan kecil-kecil atau bandara dengan landasan hanya 400 meter yang perlu dukungan," kata Budi.

IlustrasiFREEPIK.com/BUDI PURWITO Ilustrasi
Dengan menyerahkan kepada swasta atau BUMN, imbuh Budi, pengelolaan juga lebih profesional.

Ia mencontohkan, di pelabuhan satu daerah terdapat disparitas tarif antara Kemenhub dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Tarif yang ditetapkan Pelindo cenderung lebih mahal daripada Kemenhub. Meski demikian, Budi lebih memilih pengelolaan di Pelindo dengan syarat Pelindo mengucurkan investasi lebih untuk pelayanan kepada masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X