Pengusaha Hotel Minta Pemerintah Blokir Agen Travel Asing

Kompas.com - 13/11/2017, 20:30 WIB
Ilustrasi hotel Monkey Business ImagesIlustrasi hotel
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Perkembangan teknologi informasi turut mendorong pertumbuhan industri agen travel daring atau online. Tak hanya dalam negeri, industri tersebut ada pula yang berasal dari luar negeri.

Sebut saja Agoda, Booking.com atau Expedia yang menjadi beberapa contoh platform industri agen travel daring asal luar yang marak digunakan masyarakat dewasa ini.

Kendati keberadaan mereka cukup membantu, namun di sisi lain para pengusaha hotel merasa dirugikan. Pasalnya, agen travel asing itu tak jarang meminta komisi dalam jumlah besar.

"Sekarang kisaran komisinya itu antara 15 persen-30 persen," kata Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI) Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Senin (13/11/2017).

Persoalan lain, kata dia, pemerintah juga tak bisa menarik pajak dari para agen travel daring asing ini. Hal itu disebabkan, rata-rata dari mereka tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia.

Dengan demikian, pemerintah pun tak bisa memungut pajak sesuai ketentuan yang diatur di dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.

"Kami sudah minta kepada pemerintah bahwa kami akan sangat keberatan dan akan komplain kalau pemerintah sampai tidak bisa mendorong mereka menjadi badan usaha tetap di Indonesia," kata dia.

Menurut Hariyadi, pengusaha perhotelan tentu enggan bila harus menanggung beban pajak yang semestinya dibayarkan agen travel asing kepada negara. Sementara di lain pihak, agen travel lokal justru bersedia membayar pajak sesuai peraturan dalam PPh Pasal 23.

Ia pun meminta pemerintah bersikap tegas dengan memblokir usaha agensi travel daring asing bila mereka tetap enggan membuka badan usaha tetap di Indonesia.

Sekalipun kontribusi mereka cukup besar di dalam sektor pariwisata, Bali misalnya, yang hampir mencapai 50 persen dari total pemesanan kamar, berasal dari agen travel asing.

"Kalau mereka tidak mau ya pemerintah harus berani ambil keputusan. Diblokir saja. Toh banyak juga online travel agent (OTA) lokal," tegas Hariyadi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X