Hotel Baru Lebih Banyak Ketimbang Wisatawan, PHRI Minta Moratorium

Kompas.com - 13/11/2017, 19:44 WIB
ilustrasi hotel shutterstockilustrasi hotel
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHilda B Alexander


JAKARTA, KompasProperti - Pemerintah daerah diharapkan memoratorium pemberian izin pembangunan hotel baru di daerah masing-masing. Pasalnya, pertumbuhan angka wisatawan yang masuk ke Indonesia tidak bergerak signifikan dibandingkan laju pengembangan hotel yang ada.

Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI), tercatat ada sekitar 290.000 kamar dari 2.300 hotel berbintang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara, jumlah kamar hotel non bintang tercatat lebih dari 285.000 unit dari sekitar 16.000 hotel yang ada.

"Bahkan kira-kira ada satu juta kamar yang tidak tercatat Badan Pusat Statistik (BPS). Kami minta pemerintah melakukan moratorium izin hotel," kata Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani kepada awak media di Jakarta, Senin (13/11/2017).

Melihat jumlah yang ada, ia mengatakan, kamar hotel di Indonesia menjadi yang terbanyak dibandingkan di negara lain di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan, pertumbuhan wisatawan yang masuk ke dalam negeri tidak terlalu tinggi.

Pada tahun 2016 lalu, tercatat sekitar 11,7 juta wisatawan masuk ke Indonesia. Jumlah tersebut jauh lebih kecil bila dibandingkan Malaysia yang mencapai 26 juta orang, Thailand 30 juta orang, atau Singapura yang mencapai 16 juta.

Tanpa moratorium, Hariyadi menambahkan, persaingan bisnis perhotelan akan semakin ketat.

"Dari masing-masing (PHRI) daerah sudah lobi ke pemda masing-masing, tapi tidak semua mau nurut. Karena pemerintah itu berpikir bisa ambil retribusi di sana, jadi tidak berpikir panjang," tuntasnya



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X