Jalan Rusak Berat, DPRD Tuding Pemerintah Pusat Anaktirikan NTT

Kompas.com - 11/11/2017, 21:30 WIB
Kondisi jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur. Adi MbalurKondisi jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur.
|
EditorHilda B Alexander

KUPANG, KompasProperti - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Boni Bonjer Jebarus menuding pemerintah pusat menganaktirikan pembangunan jalan provinsi di wilayah itu.

Dia mengungkapkan itu, karena Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang jalan provinsi Tahun 2018 yang disetujui pemerintah pusat hanya sebesar Rp 23 miliar.

"Pemerintah pusat yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi) tidak tuntas keberpihakannya terhadap pengembangan infrastruktur di daerah, karena hanya mengejar proyek skala besar. Sedangkan jalan provinsi tidak diperhatikan," kata Bonjer kepada KompasProperti, Kamis (9/11/2017).

"Pemerintah Jokowi tidak pro terhadap jalan provinsi, khususnya di NTT. Jalan provinsi menjadi korban kebijakan pemerintah pusat," sambung dia.

Menurut Bonjer, penanganan berbeda justru dilakukan terhadap jalan nasional dengan tingkat kemantapannya di atas 90 persen. Itupun, kata dia, masih diintervensi triliunan rupiah oleh pemerintah pusat.

Kondisi jalan provinsi di Nusa Tenggara TimurAdi Mbalur Kondisi jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur
"Untuk jalan nasional, ibaratnya pembangunan jalan hotmix di atas kasur. Sedangkan untuk provinsi malah anggarannya semakin berkurang," keluh Bonjer.

Dengan kebijakan pengurangan DAK jalan provinsi, otomatis setiap tahun, Pemda NTT hanya mampu membangun satu hingga dua kilometer jalan. 

"Mungkin sampai Indonesia bubar pun tidak akan tertangani. Kalau pun tertangani, jalan baru yang sebelumnya sudah tertangani malah cepat," kata politisi Partai Demokrat asal Daerah pemilihan Manggarai Raya itu.

Hal ini, disebutnya, sebagai anomali, lantaran sejumlah Anggota DPR asal NTT menduduki jabatan penting di DPR termasuk Ketua DPR Setya Novanto asal daerah pemilihan NTT.

Terlebih Presiden Jokowi sudah berulang kali berkunjung ke NTT, tapi keberpihakan pemerintah untuk penanganan jalan provinsi tidak begitu nampak.

Bonjer pun berharap, ke depannya pemerintah pusat bisa mengkaji kembali DAK untuk pembangunan jalan provinsi.

Kondisi jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur.Adi Mbalur Kondisi jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur.
Menanggapi hal ini, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Endra Saleh Admawidjaya mengatakan pihaknya masih perlu mengecek data ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X NTT.

"Maaf, kami baru selesai acara kunjungan Menteri Infrastruktur Korea Selatan. Sebentar kami cek dulu angka-angkanya ke BPJN NTT," kata Endra ketika dihubungi KompasProperti, Sabtu (11/11/2017).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X