Jalan Rusak Berat, DPRD Tuding Pemerintah Pusat Anaktirikan NTT

KUPANG, KompasProperti - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Boni Bonjer Jebarus menuding pemerintah pusat menganaktirikan pembangunan jalan provinsi di wilayah itu.

Dia mengungkapkan itu, karena Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang jalan provinsi Tahun 2018 yang disetujui pemerintah pusat hanya sebesar Rp 23 miliar.

"Pemerintah pusat yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi) tidak tuntas keberpihakannya terhadap pengembangan infrastruktur di daerah, karena hanya mengejar proyek skala besar. Sedangkan jalan provinsi tidak diperhatikan," kata Bonjer kepada KompasProperti, Kamis (9/11/2017).

"Pemerintah Jokowi tidak pro terhadap jalan provinsi, khususnya di NTT. Jalan provinsi menjadi korban kebijakan pemerintah pusat," sambung dia.

Menurut Bonjer, penanganan berbeda justru dilakukan terhadap jalan nasional dengan tingkat kemantapannya di atas 90 persen. Itupun, kata dia, masih diintervensi triliunan rupiah oleh pemerintah pusat.

Adi Mbalur Kondisi jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur

Dengan kebijakan pengurangan DAK jalan provinsi, otomatis setiap tahun, Pemda NTT hanya mampu membangun satu hingga dua kilometer jalan. 

"Mungkin sampai Indonesia bubar pun tidak akan tertangani. Kalau pun tertangani, jalan baru yang sebelumnya sudah tertangani malah cepat," kata politisi Partai Demokrat asal Daerah pemilihan Manggarai Raya itu.

Hal ini, disebutnya, sebagai anomali, lantaran sejumlah Anggota DPR asal NTT menduduki jabatan penting di DPR termasuk Ketua DPR Setya Novanto asal daerah pemilihan NTT.

Terlebih Presiden Jokowi sudah berulang kali berkunjung ke NTT, tapi keberpihakan pemerintah untuk penanganan jalan provinsi tidak begitu nampak.

Bonjer pun berharap, ke depannya pemerintah pusat bisa mengkaji kembali DAK untuk pembangunan jalan provinsi.

Adi Mbalur Kondisi jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur.

"Maaf, kami baru selesai acara kunjungan Menteri Infrastruktur Korea Selatan. Sebentar kami cek dulu angka-angkanya ke BPJN NTT," kata Endra ketika dihubungi KompasProperti, Sabtu (11/11/2017).

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi lanjutan dari Endra, maupun Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie S Moerwanto yang dihubungi sejak kamis (9/11/2017).

Kubangan