Di Australia, Pengembang Dilarang Menjual Apartemen Sebelum Izin Turun

Kompas.com - 30/10/2017, 22:59 WIB
Proyek The Arc at Sydney CBD yang dikembangkan Crown Group. Hilda B Alexander/Kompas.comProyek The Arc at Sydney CBD yang dikembangkan Crown Group.
|
EditorHilda B Alexander

SYDNEY, KompasProperti - Pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) Development Crown Group, Iwan Sunito, menegaskan Pemerintah Australia melarang pengembang properti menjual apartemen sebelum seluruh perizinan beres.

Perizinan ini, termasuk izin lokasi, peruntukan, dan izin mendirikan bangunan (IMB), bisa keluar setelah desain pengembangan yang merupakan hasil dari sayembara secara transparan, disetujui Dewan Kota atau City Council. 

Baca juga : Hotel Bintang Lima di Australia Ini Milik Orang Indonesia

"Setiap proyek properti yang akan kami bangun, harus melalui sebuah kompetisi desain (arsitektural dan sipil). Satu proyek satu kompetisi desain," tutur Iwan menjawab KompasProperti, Kamis (26/10/2017). 

Bukan sembarang kompetisi atau sekadar memenuhi formalitas, kata Iwan, melainkan melibatkan para profesional di bidangnya.

Hal ini harus dipenuhi agar Dewan Kota yakin bahwa orang-orang yang terpilih (arsitek, konsultan, kontraktor pelaksana) kredibel dengan kualifikasi tinggi.

Sudut kota Sydney, Australia.Hilda B Alexander/Kompas.com Sudut kota Sydney, Australia.

Pada gilirannya, desain bangunan, desain lingkungan, utilitas, dan lain-lain yang dihasilkan juga berkualitas. 

"Setelah itu, perizinan baru turun. Nah, setelah semua dikantongi, ada peraturan-peraturan yang tidak boleh diubah atau dilanggar. Semua dilakukan secara transparan," ucap Iwan. 

Dia mencontohkan, kalau perizinan mengharuskan pengembang membangun gedung hanya 20 lantai, harus diikuti. Tidak boleh ngeyel menjadi 30 lantai.

Baca juga : Iwan dan Paul, Duet Indonesia Penakluk Pasar Australia

Di Australia, papar pria plontos ini, sejatinya ada dua level peraturan menyangkut perizinan. Pertama,  Land Environmental Plans (LEP) yang merupakan domain pemerintah pusat.

"LEP ini government law. Tidak bisa diubah. kalau pun ada perubahan harus melalui dengar pendapat dengan pemerintah yang membutuhkan waktu satu, dua atau tiga tahun," cetus dia.

Yang kedua adalah Development Control Plans (DCP) yang merupakan wilayah kewenangan City Council. DCP mengatur hal-hal detail atau semacam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mencakup urban guidelines juga.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X