SOP Terbit, Penyaluran Kredit Rumah Syariah Diprediksi Meningkat

Kompas.com - 18/10/2017, 22:00 WIB
Ilustrasi ThinkstockIlustrasi
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) diperkirakan akan semakin meningkat.

Hal itu seiring langkah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah, Rabu (18/10/2017).

Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo mengatakan, angka kebutuhan perumahan di Indonesia masih cukup besar.

Dengan terbitnya SOP tersebut diharapkan dapat memperkuat peran strategis penyalur PPR dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat.

“Kami berharap SOP ini dapat mendorong terciptanya produk PPR Syariah yang terjangkau, suitable dan applicable, untuk meningkatkan kemampuan para penyalur PPR Syariah dalam melayani kebutuhan masyarakat," kata Anata dalam keterangan tertulis yang diterima KompasProperti.

Indonesia dengan penduduk mayoritas pemeluk agama Islam, kata Ananta, merupakan pasar potensial dalam mengembangkan industri keuangan syariah. Selain itu komposisi demografis serta pertumbuhan ekonomi Tanah Air cukup menjanjikan.

Lebih jauh, ia menilai, pembentukan SOP ini juga sejalan dengan langkah pemerintah dalam mengembangkan skema pembiayaan perumahan berbasis syariah yang dapat dijual di pasar modal.

Adapun pengembangan skema dilakukan dengan pemberdayaan pelaku pembiayaan perumahan baik melalui penerbitan KPR maupun sekuritisasi KPR.

Dengan demikian, diharapkan tercipta sebuah sistem pembiayaan perumahan dengan biaya murah dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berkelanjutan.

"Kami memandang pentingnya adanya SOP PPR Syariah yang dapat membantu dalam proses bisnis fasilitas PPR yang terstandar dan bermutu baik, yang pada akhirnya PPR tersebut dapat dilakukan sekuritisasi," kata dia.

Ananta menambahkan, SOP PPR Syariah ini akan menjadi petunjuk dalam memuat kebijakan dan alur kerja yang dapat digunakan bank umum atau unit usaha syariah yang telah aktif atau pun belum pernah menyalurkan PPR Syariah.

Di dalam SOP itu dibahas secar rinci Akad Murabahah, Akad Musyarakah Mutanaqisah, dan Akad Ijarah Muntahiya Bi Tamlik.

Di samping itu juga dibahas persiapan yang perlu dilakukan penyalur PPR Syariah dalam pelaksanaan sekuritisasi PPR Syariah.

Dengan adanya SOP ini, diharapkan dapat semakin memudahkan proses sekuritisasi di pasar sekunder.

“Lembaga Penyalur PPR Syariah sedianya memiliki SOP PPR Syariah yang terstandar dengan baik, melaksanakan pelatihan yang intensif dan mendalam, serta mengimplementasikannya dengan baik,” tutur Ananta.

Ananta memastikan, penyusunan SOP ini telah sesuai dengan regulasi yang telah ada, baik POJK, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia, UU dan Peraturan Mahkamah Agung serta Pedoman Standar Akuntansi Keuangan.

"SOP PPR Syariah yang telah kami susun tersebut merupakan bagian dari pertanggungan jawab kami dalam mewujudkan misi mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia," tuntasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.