Kompas.com - 11/10/2017, 08:10 WIB
Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Polemik reklamasi Teluk Jakarta kembali mencuat, setelah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mencabut sanksi administrasi bagi pengembang Pulau C, D, dan G.

Lantas, bagaimana status lahan serta bangunan yang nantinya akan berdiri di atas pulau yang terletak di wilayah utara Jakarta itu?

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, status lahan dan bangunan yang berada di atas pulau itu nantinya mengikuti kesepakatan yang telah dibuat antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pengembang.

"Semua yang dibangun atau hasil reklamasi itu menjadi tanah milik negara. Dalam hal ini hak pengelolaan lahan (HPL) pemerintah daerah (pemda). Kita berikann hal ini HPL pemda," kata Sofyan kepada KompasProperti, Selasa (10/10/2017).

Setelah sertifikat HPL terbit, ia menambahkan, kantor pertanahan akan menerbitkan sertifikat hak guna bangunan (HGB), sesuai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Sertifikat HGB ini memiliki rentang waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang atau diperbarui setelah masa berlakunya selesai.

Misalnya Pulau C, ia mencontohkan, setelah sertifikat HPL diterima Pemprov DKI Jakarta, maka 100 persen pulau itu menjadi milik pemda.

Namun kepada pengembang hanya diberikan hak pengelolaan untuk kepentingan komersial sebanyak 52 persen atas luas lahan pulau tersebut.

"Selainnnya, (dijadikan) fasilitas umum, fasilitas sosial dan jalur hijau, tanaman pohon dan lain-lain. Itu adalah akan menjadi milik pemda," kata dia.

Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta dapat dilanjutkan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.