Polemik Reklamasi, Potret Rendahnya Standar Tata Ruang Jakarta

Kompas.com - 09/10/2017, 13:08 WIB
Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Pasang surut isu proyek reklamasi Teluk Jakarta dianggap sebagai bukti bahwa selama ini standar tata ruang yang dibuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rendah.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga dituding tidak fokus pada penataan ruang wilayahnya. Ini terjadi sebagai akibat pendekatan komprehensif belum dilakukan secara maksimal untuk tidak dikatakan jalan sendiri-sendiri.

Baca: Reklamasi Harus Menjadi Opsi Terakhir

"Tata ruang Jakarta standarnya rendah. Di samping memang ego sektoral masih kental," ujar Ketua Umum IKatan Ahli Perencana (IAP) Bernardus Djonoputro kepada KompasProperti Senin (9/10/2017).

Menurut Bernie, sapaan akrab Bernardus, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sendiri, Kementerian Koordinator Kemaritiman bekerja sendiri, Pemprov DKI Jakarta bkerja sendiri, juga Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga kerja sendiri.

Sementara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang seharusnya mengurus reklamasi, justru kurang berperan dalam menentukan kebijakan tata ruang di wilayah Teluk Jakarta.

"Seharusnya Kementerian ATR ikut andil," imbuh Bernie.

Lepas dari itu, kata dia, pemerintah sejatinya dapat menunjuk penanggung jawab utama proyek regenerasi kota atau urban regeneration, reklamasi dan penanganan Teluk Jakarta.

Proyek tersebut harus taat proses dan dibuat berdasarkan kajian yang bertanggung jawab. Meski demikian, untuk melanjutkan proyek ini, tidak membutuhkan peraturan daerah (perda) reklamasi.

Aturan yang dibutuhkan adalah Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Peraturan Zonasi (PZ), dan rancang kota atau urban design guide lines (UDGL).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X