Untung Rugi Pembangunan Kota Baru Meikarta bagi Jawa Barat

Kompas.com - 02/09/2017, 11:15 WIB
Kota baru Meikarta di Cikarang Kota baru Meikarta di Cikarang
|
EditorKurniasih Budi

KompasProperti - Pengembangan kawasan kabupaten/kota di Jawa Barat yang menjadi kawasan metropolitan telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 12/2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

Perda tersebut mengatur upaya pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat dilakukan secara terencana dan terintegrasi oleh Pemerintah Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/ kota.

Tentu saja, pembangunan itu tanpa mengurangi kewenangan serta tanggung jawab masing-masing pemerintah kabupaten/ kota.

Metropolitan yang dimaksud adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi (pengumpulan) kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.

Baca: Bertepatan dengan HUT RI, Lippo Lansir Meikarta

Pengembangan kawasan yang sejalan dengan Perda Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu tengah dilakukan Lippo Group. Raksasa properti itu tengah membangun kota baru Meikarta di dekat kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Proyek besar kota baru Meikarta di kawasan Cikarang akan menjadi terobosan baru di tengah perlambatan perekonomian yang terjadi saat ini. Pembangunan proyek yang sesuai rencana diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Meikarta akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di Jawa Barat. Sebab, ada lima infrastruktur yang akan dan sedang dibangun yang melintasi kawasan Meikarta, yakni Pelabuhan Patimban, Light Rapid Transit (LRT), jalan tol layang Jakarta-Cikampek, kereta cepat Jakarta-Bandung, serta Bandara Kertajati, Majalengka.

Baca juga: Fasilitas yang Bikin Meikarta Diserbu Calon Konsumen

Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan tingginya tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, dan tingkat ketimpangan.

Pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan Pemerintah Jawa Barat adalah tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,89 persen, gini ratio atau tingkat ketimpangan sebesar 0,4 poin, dan angka kemiskinan sebesar 8,77 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X