BPD Diminta Lebih Aktif Salurkan KPR

JAKARTA, KompasProperti - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menyusun dua standar operasional prosedur (SOP) terkait pendanaan di sektor perumahan bagi bank pembangunan daerah (BPD).

SOP tersebut nantinya akan menjadi salah upaya dalam mengoptimalkan realisasi Program Nasional Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kedua SOP itu yakni SOP Kredit Pemilikan Rumah (KPR) SMF dan SOP Kredit Modal Kerja - Konstruksi Perumahan (KMK-KP) SMF.

"Kami berharap SOP tersebut dapat mendorong terciptanya standar produk KPR BPD yang affordable, suitable, dan applicable, untuk meningkatkan kapasitas penyaluran KPR di lingkungan BPD," kata Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo saat kegiatan penyerahan kedua SOP kepada 25 BPD di Kantor Kementerian PUPR, Senin (7/8/2017).

"Serta meningkatkan kemampuan bersama dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia," lanjut dia.

Selain penyerahan SOP, kegiatan tersebut juga dibarengi dengan penandatanganan komitmen oleh masing-masing perwakilan BPD.

Ananta berharap, dengan adanya SOP tersebut, pengelolaan KPR dan KMK-KP dapat lebih efektif dan efisien demi meningkatkan penyaluran oleh BPD. Dengan demikian, diharapkan realisasi keterjangkauan dan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi MBR tercapai.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti berharap, dengan kedua SOP ini kinerja BPD dalam menjalankan bisnis KPR semakin membaik.

Menurut dia, pembiayaan KPR merupakan salah produk investasi yang dapat dilakukan BPD. Namun dalam realisasinya, BPD harus bersaing dengan bank lain yang telah memiliki kiprah serupa.

"Kementerian PUPR berharap BPD dapat bertransformasi menjadi bank yang berperan aktif sebagai bank penyalur KPR, baik KPR FLPP, KPR SSB, dan SBUM, guna memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan di wilayah kerja BPD di seluruh Indonesia," kata Lana.

Sementara itu, Chairman Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Kresno Sediarsi menuturkan, Asbanda telah memiliki akademi yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan training penyaluran kredit.

Saat ini, kata dia, tinggal disusun kurikulum dan logistik, untuk kemudian memberikan fasilitas training kepada masing-masing BPD. Ia pun berharap setiap BPD dapat mengajukan perwakilan untuk mengikuti training tersebut.

"Sehingga SOP ini dipahami oleh pelaksana teknis. Karena nanti mereka lah ujung tombak yang melakukan penjualan," ujarnya.