Harun Alrasyid Lubis
Ketua Umum Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII)

Harun berpengalaman sebagai profesional di bidang akademik, kegiatan penelitian, dan konsultasi selama tiga puluh tahun. Tercatat pernah bekerja sebagai konsultan di PT LAPI ITB, dan perusahaan milik negara, Asian Development Bank (ADB), INDII dan Bank Dunia di bidang kebijakan, dan perencanaan transportasi, operasi, keuangan dan institusi, mencakup transportasi perkotaan dan nasional.

Selain dosen di ITB, Harun menjabat ketua umum Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII), dan Infrastructure Partnership and Knowledge Center (IPKC)

Maju Mundur Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Seberapa Pentingkah?

Kompas.com - 01/08/2017, 18:29 WIB
Kereta cepat China terparkir di stasiun Guangzhou, Rabu (17/2/2016) KOMPAS.com / Bambang PJKereta cepat China terparkir di stasiun Guangzhou, Rabu (17/2/2016)
EditorHilda B Alexander

Seberapa pentingkah proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya? Bahkan bila dibandingkan dengan proyek pelabuhan di seluruh Indonesia?

Menurut saya, semua penting dan perlu dikaji prioritas dan urgensinya masing-masing. Khusus rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, sudah ada dalam Rencana Induk Pekeretaapian Nasional 2030 ( RIPNAS).

Bila dua kota terbesar di Indonesia ini bisa ditempuh dalam waktu hanya 3 jam, maka lalu lintas penerbangan domestik yang semakin padat, waktu antrean mendarat pesawat yang terus meningkat, antrean panjang saat check in dan macet menuju bandara, akan bisa dicegah sebelum darurat dan membawa bahaya pada masa depan.

Sudah barang tentu banyak penghematan lain yang diperoleh. Terutama hemat penggunaan energi jangka panjang, karena moda kereta cepat lebih efisien dengan daya angkut massal.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai pemegangang konsesi memang baru mendapat lisensi sampai Bandung, dan tentu skala jarak, penting dilanjutkan sampai Surabaya.

Pertanyaannya kemudian, mengapa pemerintah lebih memilih kerjasama dengan China dibandingkan Jepang? Apakah dari sisi teknologi atau politik semata?

Saya berpendapat, lebih banyak komitmen bisnis dan keuntungan ekonomi bagi Indonesia dengan menggandeng China, ketimbang Jepang. Namun demikikan, kesepakatan business to business antar-BUMN kedua negara masih tetap mememerlukan pendampingan pemerintah dalam urusan pembebasan lahan. Pembebasan lahan itu menjadi prasyarat sebelum dana pinjaman yang dijanjiKan cair.

Jepang sendiri menawarkan hutang bilateral, sementara China menawarkan investasi 40 persen dari total modal sendiri perusahaan sebanyak 25 persen dari total investasi. Sisanya 60 persen merupakan konsorsium BUMN nasional.

Selain itu, China juga memfasilitasi dana pinjaman sebesar 75 persen dengan persyaratan-persyaratan, salah satunya kemajuan pembebasan lahan. Faktor lainnya, tentu saja rencana KCIC yang akan membagun industri Kereta Cepat di Tanah Air pada masa mendatang.

Porsi 10:90 kurangi risiko

Terkait keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah porsi Indonesia-China sebesar 10:90 untuk mengurangi risiko, perlu konsistensi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.