Telan "Fulus" Tak Sedikit, Pembangunan Sejuta Rumah Butuh Skema Baru

JAKARTA, KompasProperti - Pasar perumahan dalam negeri masih sangat besar dengan angka kekurangan mencapai 11 juta unit. Angka ini dilihat dari sisi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan rumah yang ada.

Kondisi dipersulit dengan sulitnya masyarakat mengakses perumahan yang dipengaruhi oleh tingginya uang muka atau down payment yang harus dibayar.

"Pemerintah perlu skema yang bukan business as usual, harus ada inovasi sendiri supaya backlog bisa ditekan. Ujung-ujungnya, peningkatan kesejahteraan khususnya menengah ke bawah," ujar Vice President Economist Bank Permata Josua Pardede kepada KompasProperti, Senin (17/7/2017).

Josua menuturkan, pemenuhan kebutuhan perumahan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Josua, salah satunya adalah dengan mendorong peran PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang memberi jasa pembiayaan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

SMF saat ini cukup agresif menerbitkan obligasi dalam upaya meningkatkan sumber pendanaan perumahan yang disalurkan antara lain melalui perbankan.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberdayakan ekonomi kerakyatan. Misalnya,dengan mendorong peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Ini terkait bagaimana masyarakat yang bekerja formal bisa sekaligus dipotong (tabungan) BPJS dan dialokasikan ke perumahan," sebut Josua.

Peningkatan peran tersebut, lanjut dia, bisa dilakukan dengan menambah produk-produk BPJS yakni perumahan. Kemudian, iuran masyarakat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan uang muka atau cicilan rumahnya.