Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Capai Rp 30,83 Triliun

JAKARTA, KompasProperti - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu pembangunan fisik maupun penyerapan keuangan anggaran tahun ini.

Hingga Kamis, (22/6/2017) atau pertengahan tahun, Kementerian PUPR telah membelanjakan dana bagi pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia sebesar Rp 30,83 triliun.

Nilai ini setara 29,45 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 yang diterima sebesar Rp 104,7 triliun. Sementara untuk realisasi fisik di lapangan telah mencapai 33,19 persen.

"Progres fisik dan penyerapan anggaran saat ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan tertulis yang diterima KompasProperti, Jumat (23/6/2017).

Adapun, penyerapan anggaran tercatat sebesar 26,06 persen atau setara Rp 25,6 triliun dari anggaran yang sebesar Rp 98,19 triliun.

Sementara itu, secara fisik, tahun ini juga masih lebih baik yaitu sebesar 33,19 persen, dibanding tahun lalu sebesar 27,57 persen.

Meski begitu, penyerapan anggaran tahun 2017 masih lebih rendah dari target yakni 30,83 persen.

shutterstock Ilustrasi.

Empat Dirjen tersebut Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya (CK) dan Penyediaan Perumahan (PnP) yang semuanya telah diatas target yang direncanakan.

Pembangunan konektivitas berupa jalan dan jembatan oleh Dirjen Bina Marga dengan pagu anggaran sebesar Rp 43,77 triliun, telah digunakan sebesar Rp 10,29 triliun atau 33,87 persen dengan progres fisik sebesar 33,87 persen.

Ditjen SDA dengan alokasi anggaran tahun ini sebesar Rp 33,2 triliun, di antaranya untuk pembangunan bendungan dan irigasi, penyerapan anggarannya Rp 10,29 triliun atau 30,93 persen dengan progres fisik 33,78 persen.

Sementara itu untuk pembangunan infrastruktur permukiman melalui Ditjen CK, anggaran yang telah digunakan mencapai Rp 4 triliun atau 23,96 persen dari dana yang dialokasikan tahun ini sebesar Rp 16,71 triliun dengan progress fisik 28,57 persen.

Di bidang perumahan, belanja negara untuk menyediakan rumah-rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia dan mencapai target progran sejuta rumah, melalui Ditjen Penyediaan Perumahan telah mencapai progres fisik 36,95 dengan anggran Rp 2,69 triliun atau 32,59 persen dari total anggaran yang diterima tahun ini sebesar Rp 8,28 triliun.

Penyerapan anggaran dan progres fisik anggaran 2017 yang lebih baik dari tahun lalu juga hasil kegiatan lelang dini proyek-proyek yang dimulai sejak Oktober 2016.

Selain itu, Basuki juga telah menginstruksikan percepatan pembangunan infrastruktur dengan pengerjaan siang malam hingga 3 shift kerja selama 7 hari seminggu, penambahan alat dan tenaga kerja.

Sedangkan untuk total paket kontraktual di Kementerian PUPR pada 2017 sebanyak 11.409 paket dengan nilai Rp 80,18 triliun.

Paket-paket tersebut kemudian dilelang dan progresnya telah terkontrak sebanyak 9.998 paket senilai Rp 69,61 triliun.

Nilai tersebut lebih rendah dari pagu kontraktual sebenarnya yakni Rp 72,59 triliun sehingga terjadi efisiensi dari hasil lelang sebesar Rp 2,98 triliun.

Sementara paket pekerjaan yang tengah dalam proses dilelang saat ini sebanyak 971 paket dengan nilai pagu Rp 5,98 triliun dan sebanyak 440 paket senilai Rp 1,6 triliun belum lelang.

Basuki meminta paket pekerjaan yang belum dilelang segera dilelang dan dievaluasi secara seksama bila sudah tidak memungkinkan dilaksanakan secepatnya dialihkan melalui revisi DIPA.