Kompas.com - 29/05/2017, 10:00 WIB
Sejumlah kendaraan pemudik melintasi Jalan Raya Nagreg mengarah ke jalan turunan Nagreg, Jawa Barat, Jumat (1/7/2016). TRIBUN JABAR / RAGIL WISNU SAPUTRASejumlah kendaraan pemudik melintasi Jalan Raya Nagreg mengarah ke jalan turunan Nagreg, Jawa Barat, Jumat (1/7/2016).
EditorHilda B Alexander

BANDUNG, KompasProperti - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan keberadaan jalur alternatif mudik di Jawa Barat (Jabar) harus diperhatikan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.

"Jadi bukan hanya jalur mudik utama seperti jalur utara, selatan dan tengah Jabar yang diperhatikan," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, seperti dikutip dari Antara, Senin (29/5/2017).

Ineu mengatakan, kewenangan jalur alternatif mudik di wilayah Jabar ada di lintas daerah atau di bawah pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi.

"Oleh karenanya jika jalur alternatif mudik tersebut rusak, diharapkan ada sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperbaikinya," kata dia.

Ineu menuturkan keberadaan jalur alternatif ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan arus mudik dan balik karena bisa menjadi pemecah kemacetan di jalur utama.

Sebagai contoh jalur alternatif mudik yang sering digunakan oleh pemudik adalah jalur Cijapati yang menghubungkan wilayah Bandung-Garut jika di jalur Nagreg terjadi kemacetan.

"Tapi kami berharap jalur Cijapati itu dilengkapi dengan penerangan jalan umum lalu ada rambu-rambu peringatan karena wilayah ini termasuk rawan kecelakaan," tambah Ineu.

Jalur alternatif mudik lainnnya yang harus diperhatikan adalah jalur Bandung-Sumedang melalui Parakan Muncang, Kecamatan Cimanggung dan Warung Simpang, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

"Jalur ini bisa jadi alternatif jika di kawasan Rancaekek macet dan sering digunakan untuk arus mudik namun sepertinya masih minim penerangan jalan umum," sebut Ineu.

DPRD yakin pemerintah provinsi melalui Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan Jawa Barat akan memperhatikan keberadaan jalur alternatif mudik tersebut.

"Tentunya pemerintah provinsi seperti tahun lalu, selalu terlibat dalam penyiapan arus mudik dan balik," tuntasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Sumber ANTARA
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.