"Walaupun Terlambat, Bank Tanah Perlu Segera Hadir"

Kompas.com - 17/05/2017, 06:38 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Secara de jure, seluruh tanah di Republik Indonesia adalah tanah negara atau diatur oleh negara.

Namun, menurut Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bidang Penyusunan Bank Tanah, Himawan Arief Sugoto, secara de facto, negara tidak bisa mengendalikan kepemilikan tanah di Indonesia.

Alih-alih mengatur kepemilikan tanah, pemerintah justru semakin kesulitan menyiapkan tanah untuk infrastruktur dan perumahan.

"Walaupun terlambat, bank tanah perlu segera hadir. Karena begitu banyak tanah yang sudah dikuasai maupun belum, tidak dioptimalisasi," ujar Himawan saat acara Property and Mortgage Summit 2017, di Hotel Indonesia, Selasa (16/5/2017).

Kebijakan bank tanah ini sebenarnya bukan barang baru. Himawan mengatakan, pemerintah sudah menggagasnya sejak 1990-an.

Saat ini, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), telah diamanahkan agar bank tanah dibentuk sebelum 2019.

Dalam hal kepentingan masyarakat luas, bank tanah dibanderol dengan harga sangat murah atau bahkan gratis.

Terutama, untuk pembangunan fasilitas seperti taman, lapangan, dan sarana umum lainnya.

"Ini sebagai fungsi pemerintah hadir untuk menyediakan tanah-tanah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan masyarakat umum," kata Himawan.

Ia menambahkan, untuk pembangunan, bank tanah tidak harus menyasar proyek yang menghasilkan keuntungan besar.

Sebagai contoh, Himawan menyebut ada salah satu perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengembangkan kawasan industri, mengeluh kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X