Pengembangan Destinasi Danau Toba Libatkan 80 Perencana

PARAPAT, KompasProperti - Pengembangan pariwisata nasional menjadi salah agenda pembangunan prioritas pemerintah sampai dengan tahun 2019.

Destinasi pariwisata ditargetkan mampu mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara, membuka 13 juta lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi hingga 15 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) secara nasional.

Kawasan Pariwisata Danau Toba yang terbentang di 8 kabupaten di Sumatera Utara adalah salah kawasan yang diprioritaskan pembangunannya.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia Bernardus Djonoputro, menekankan pentingnya disiplin proses perencanaan destinasi tersebut. Untuk itu, sebanyak 80 perencana pun dilibatkan.

"Dengan melibatkan 80 perencana dari seluruh Indonesia, rencana pariwisata Danau Toba mendapatkan masukan dari berbagai keahlian dan pengalaman di daerah lain," ujar Bernardus melalui keterangan tertulis yang diterima KompasProperti, Senin (15/5/2017).

Dengan fokus pada peningkatan 3A yaitu Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas, percepatan pembangunan destinasi wisata dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Destinasi ini ditargetkan mampu menarik 1 juta wisatawan mancanegara dan membawa total investasi 1 miliar US Dollar.

Upaya pencapaian target besar ini tentu saja membutuhkan suatu proses perencanaan yang berkesinambungan dan melibatkan banyak aktor.

Dok Karim Raslan Danau Toba adalah pusat wisata yang berkembang di Sumatera Utara.

Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BPODT) sebagai koordinator dan katalisator pembangunan wisata bekerja sama dengan IAP.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui kegiatan Collaborative Planning Workshop (CPW) di Hotel Inna Prapat, Senin (15/5/2017).

Tujuannya, untuk menerapkan terobosan baru dalam pendekatan perencanaan pengembangan kawasan, yaitu perencanaan kolaboratif.

Model ini bertujuan meningkatkan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pemangku kepentingan pariwisata Danau Toba.

"Karena disadari bahwa anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk mendanai program-program pengembangan wisata dalam jangka panjang," kata Bernardus.

Agar kontribusi dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat semakin meningkat, maka perlu suatu pendekatan perencanaan yang memfasilitasi proses komunikasi antar aktor tersebut secara berkelanjutan, efektif, dan tepat guna.

Proses perencanaan yang inklusif akan membangun kepercayaan (trust) antar aktor pembangunan.