DP 0 Persen Dianggap Bukan Solusi Tepat Atasi Kekurangan Rumah

Kompas.com - 20/04/2017, 08:00 WIB

Hilda B Alexander

Penulis

Lihat Foto

Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno memberi sambutan di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017). Quick count lembaga survei untuk putaran kedua Pilkada DKI Jakarta mengunggulkan pasangan ini atas Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.(KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO)

Spanduk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang terpasang di lokasi penggusuran Pasar Ikan dan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (10/1/2017).

Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Rawabebek di Cakung, Jakarta Timur, Kamis (16/2/2017)

JAKARTA, KompasProperti - Pasangan pemenang Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat (quick count) Anies Baswedan-Sandiaga Uno menawarkan solusi uang muka atau down payment (DP) 0 Persen untuk mengatasi kekurangan atau backlog rumah di Jakarta.

Menurut data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), backlog rumah di Jakarta mencapai 1,3 juta unit (rumah tangga).

Baca: Ini Strategi Anies Jalankan Program DP 0 Persen

Namun, Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, mengaanggap DP 0 Persen bukan solusi tepat mengatasi backlog rumah.

"DP 0 persen tidak bisa dijadikan solusi untuk menyelesaikan kekurangan rumah, terlebih menata kampung kumuh, memukimkan kembali warga tergusur, penyediaan kawasan baru, dan juga rumah susun sewa (rusunawa) baru," tutur Jehansyah kepada KompasProperti, Rabu (19/4/2017).

Alsadad Rudi Spanduk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang terpasang di lokasi penggusuran Pasar Ikan dan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (10/1/2017).

DP 0 persen ditujukan untuk rumah komersial dengan skema rumah milik. Sementara, yang perlu dikembangkan Anies-Sandi adalah ragam pilihan hunian, baik rumah umum dan rumah swadaya dengan skema rumah sewa maupun hak pakai jangka panjang.

Selain itu, perlu dikembangkan konsep penataan bantaran sungai Jakarta secara komprehensif. Bagaimana menata kampung kumuh, bagaimana memukimkan kembali, serta penyediaan kawasan baru dan rusunawa baru.

Untuk itu, kata Jehansyah, Anies-Sandi perlu segera menyiapkan program-program perumahan dan permukiman yang komprehensif dan terpadu. Tidak sekadar melihat masalah ini dengan solusi pembiayaan DP 0 persen.

Jadi, DP 0 persen seharusnya tidak dijadikan sebagai program utama, melainkan digunakan jika diperlukan saja.

"Mereka harus bisa menghadirkan keterpaduan antar-sektor seperti permukiman, pertanahan dan pengairan, maupun keterpaduan antar-tingkatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan pemerintah pusat," ujar Jehansyah.

Kompas.com/Alsadad Rudi Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Rawabebek di Cakung, Jakarta Timur, Kamis (16/2/2017)

Selain itu Anies-Sandi perlu segera menyiapkan kapasitas organ-organ Pemprov DKI untuk menyelenggarakan program yang komprehensif dan terpadu secara profesional.

Jakarta perlu memiliki lembaga seperti Housing and Development Board (HDB), dan Urban Redevelopment Authority (URA) yang berjalan di Singapura.

"Kedua lembaga pemerintah ini dikenal sangat profesional dan bekerja dengan dedikasi yang tinggi untuk kota-kota yang berkelanjutan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.