Wacana Pajak Progresif Bikin Saham Emiten Properti Rontok

JAKARTA, KompasProperti - Kendati baru wacana, pajak progresif atas tanah dan apartemen kosong yang dilontarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil nyatanya berdampak cukup besar bagi industri properti nasional.

Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk Theresia Rustandi mengatakan salah dampak besar adalah rontoknya saham emiten properti ketika kabar tersebut tersebar di media.

"Memang ketika berita wacana pajak progresif tanah itu keluar, saham properti hancur, rontok, dan kami dapat telepon bertubi-tubi dari investor," ucap dia kepada KompasProperti, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Lebih lanjut Theresia menuturkan, dirinya sontak kaget dengan kondisi tersebut dan bertanya-tanya tentang penyebabnya karena imbas dari wacana pajak progresif tanah telantar itu diakuinya begitu cepat dan dahsyat.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), begitu wacana pajak progresif tanah menganggur itu diapungkan, indeks sektor properti pada Jumat (7/4/2017) turun 3,03 persen dari 510,38 ke level 494,919.

Namun, saham perusahaan properti mulai stabil dan berubah hijau ketika Sofyan Djalil memberikan pernyataan kebijakan pajak progresif tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

Oleh karena itu, Theresia berharap pemerintah lebih hati-hati lagi dalam mengeluarkan pernyataan terutama yang berkaitan dengan industri properti nasional yang saat ini tengah melemah akibat perlambatan ekonomi.

"Saya pikir industri semua lagi susah apalagi properti. Jadi sebaiknya peraturan yang ingin dikeluarkan pemerintah adalah yang mendorong industri properti bisa berkembang secara positif," imbuh dia.

Meski begitu, Theresia tidak menyalahkan kementerian mana pun terkait hal tersebut dan berharap ke depannya pemerintah mengeluarkan pernyataan sebijak mungkin apalagi kondisi ekonomi dan politik dalam negeri tengah tak stabil.

Theresia juga menyarankan pemerintah agar melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan asosiasi properti sebelum mengeluarkan pernyataan terkait kebijakan yang terkait dengan sektor properti.

"Karena asosiasi itu biasanya sudah sangat paham bagaimana kondisinya. Itu yang kami harapkan sih. Jadi jangan samapai berita pertama wacana, terus dibantah nggak jadi, kan jadi lucu itu," tuntas dia.