Kementerian PUPR Teken Kontrak Paket Infrastruktur Rp 59,26 Triliun

JAKARTA, KompasProperti - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menandatangani kontrak 6.560 paket pekerjaan 2017 dengan nilai Rp 59,26 triliun.

Capaian tersebut merupakan 75 persen dari anggaran pekerjaan kontraktual tahun ini Rp 78,53 triliun yang terbagi dalam 11.123 paket pekerjaan.

Di sisi lain, sebanyak 2.686 paket senilai Rp 12,46 triliun masih dalam proses lelang yang saat ini tengah dipercepat agar penandatanganan kontrak bisa dilakukan.

"Saya menargetkan pada akhir April ini semua paket kontraktual sudah bisa terlelang semua," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam siaran pers yang diterima KompasProperti, Selasa (11/4/2017).

Lebih lanjut Basuki menyampaikan, sampai saat ini ada 1.877 paket dengan nilai Rp 6,8 triliun yang belum dilelang.

Paket pekerjaan yang belum dilelang tersebut rata-rata merupakan proyek dengan nilai antara Rp 200 juta hingga Rp 5 miliar.

Sedangkan untuk serapan anggaran, sampai saat ini progresnya baru mencapai 10,1 persen atau di bawah target yang mestinya 14 persen.

Kendati demikian, angka itu lebih tinggi dari April 2016 yang penyerapannya cuma mencapai 6,7 persen.

Adapun serapan anggaran per direktorat jenderal (ditjen), Basuki menyebutkan, paling kecil Ditjen Cipta Karya 6,85 persen fisiknya dan 6,96 keuangannya.

Kemudian Ditjen Bina Marga sebesar 9,06 persen secara fisik dan 9,76 persen secara keuangan, dan Ditjen Penyediaan Perumahan 11,75 persen fisiknya dan 8,25 persen keuangannya.

Sementara Ditjen Sumber Daya Air dengan raihan paling besar yakni 12,57 persen fisiknya, dan 10,88 persen keuangannya.

Bendungan