Suplai dari Warga Jadi Andalan Program Perumahan Anies Baswedan

JAKARTA, KompasProperti - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa penyediaan rumah susun sewa (rusunawa) sebagai solusi perumahan di Jakarta merupakan pendekatan lama.

Sementara, salah hal program perumahannya yakni uang muka atau down payment (DP) 0 Rupiah diklaim Anies sebagai pendekatan baru guna menyelesaikan masalah kebutuhan (backlog) perumahan di ibu kota.

"Pendekatan baru adalah, pemerintah menyiapkan untuk suplai dari sesama warga yang mau jual rumah sehingga ada pembelinya dari warga juga," kata Anies dalam debat pada acara Mata Najwa, Senin (27/3/2017).

Anies kemudian memperkuat pendapatnya itu dengan bukti banyaknya rumah seharga Rp 350 juta atau di bawahnya yang dijual pada situs Rumah123.

Program DP 0 Rupiah disebut Anies sebagai jembatan bagi warga yang tidak punya kesempatan untuk memiliki rumah karena terganjal mahalnya pembayaran uang muka.

Sampai saat ini, jembatan tersebut masih dibuat Pemprov DKI Jakarta dengan bergantung pada penyediaan rusunawa.

"Kalau ini tidak, ini suplai yang ada di masyarakat. Masyarakat menjual rumah, ukuran apa pun juga, mereka bisa menggunakan dan syaratnya ini rumah pertama dan untuk ditinggali, bukan untuk usaha," jelas Anies.

Dengan kata lain, program DP 0 rupiah ini diterapkan untuk rumah-rumah dengan status seken hasil penjualan individu dengan lokasi yang belum ditentukan.

Namun, dalam debat tersebut Anies menyebut tidak masalah apabila tinggal di kampung asalkan bukan merupakan kampung kumuh.

"Kalau mereka membeli rumah di kampung boleh, ada banyak dan yang terjangkau itu juga banyak di tengah Jakarta," imbuh dia.

www.shutterstock.com Ilustrasi.

Menurut dia, solusi mengenai program perumahan yang jelas, dan efektif hanya bisa dilakukan jika konsep housing delivery system ada secara komprehensif.

Hal ini meliputi perencanaan lokasi, konsep kelompok sasaran, skema kelembagaan, pembiayaan dan pengelolaannya.

Kemudian, harus jelas juga, lokasi moda penyediaan antara public housing, social housing, commercial housing (property business), atau self-help housing seperti ditetapkan pasal 21 Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau UU Nomor 11 Tahun 2011 mengenai jenis-jenis rumah.

Jadi jika dilihat dari kerangka housing delivery system, Jehansyah menilai, DP 0 persen ini masih belum jelas berada di moda yang mana.

"Kalau katanya ini konsep rumah milik, berarti ini program subsidi pasar rumah komersial (subsidi KPR). Namun konsep lokasinya, kelompok sasarannya, bagaimana mekanisme penyediaannya, kelembagaannya, dan lain-lain juga masih belum jelas," nilai dia.