Yusa Cahya Permana
Perencana Transportasi

Perencana transportasi lulusan Departemen Teknik Lingkungan dan Sipil, Universitas Gajah Mada (UGM) dan Institute for Transport Studies, University of Leeds, Inggris. 

Yusa juga merupakan Co-Founder Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ). Saat ini bekerja sebagai Konsultan Transportasi dan menjabat Ketua Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DKI Jakarta.

 

Setelah Pengaturan Transportasi Berbasis Aplikasi, Lalu Bagaimana?

Kompas.com - 27/03/2017, 20:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHilda B Alexander

Hal terkait audit tarif ini pernah disampaikan Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI). Audit tarif perlu dilakukan untuk mencapai skema rentang tarif yang transparan dan kuat sehingga pemerintah tidak perlu takut dan ragu melakukan penerapan dan penegakan hukum kepada semua operator.

Pembatasan 

Terkait pembatasan jumlah kendaraan, pemerintah juga perlu berhati-hati. Penerapan sistem kuota sangat rawan menimbulkan aktivitas pungutan liar (pungli). Penerapan kuota akan membuatnya sebagai sebuah komoditas sangat menarik yang diperebutkan para operator.

Penentuan kuota juga harus berdasar pada verifikasi akan kebutuhan pasokan kendaraan. Hal ini berarti regulator harus mampu secara independen melakukan audit jumlah penumpang, dan kendaraan, serta proyeksi ke depan secara terus menerus. Sebuah kegiatan yang akan memakan anggaran sangat besar.

Kenapa tidak membiarkan hal ini menjadi bagian riset pasar swasta?

Ketimbang berkutat pada hal-hal tersebut, sebaiknya pemerintah fokus pada pemenuhan aspek kesejahteraan pengemudi serta pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan. Regulasi yang ketat akan membuat operator melakukan koreksi internal dalam perencanaan jumlah kendaraan dan sumber daya manusia (SDM)-nya.

Masalah terkait kepemilikan kendaraan adalah hal yang paling pelik. Hal ini karena transportasi berbasis aplikasi dengan layanan non-trayeknya, mendayagunakan kendaraan pribadi.

Di sini pemerintah perlu kembali ke roh regulasi itu sendiri. Apakah yang ingin dicapai? Apakah lebih penting kendaraan dimiliki perusahaan atau tercapainya kualitas layanan masyarakat? Kenapa pemerintah pusat tidak belajar dari usaha PT Transjakarta dengan konsep "transwadaya"-nya dalam merangkul kepemilikan perseorangan di bawah naungan regulasi layanan yang ketat?

Pada era perkembangan yang pesat ini pemerintah harus siap dalam menghadapi perubahan teknologi. Perencanaan yang visioner, berkelanjutan, jelas, mitigatif atas prospek masa depan, diperlukan agar pemerintah tidak sekadar menjadi regulator yang reaksioner pada permasalahan yang muncul tetapi bisa adaptif dan memanfaatkan setiap perubahan demi pembangunan negeri ini.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.