Progres Sertifikasi 5 Juta Bidang Tanah Baru 30 Persen

Kompas.com - 20/03/2017, 16:00 WIB
Ilustrasi Sertifikat Tanah KOMPAS.com/SRI LESTARIIlustrasi Sertifikat Tanah
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan sertifikasi lima juta bidang tanah pada 2017 ini.

Namun target tersebut belum ditopang dengan anggaran yang memadai, sehingga progres sertifikasi tersebut tidak maksimal.

Hingga hari ini perkembangan sertifikasi lima juta bidang tanah baru mencapai angka 30 persen. Rencananya, April nanti sertifikat ini diserahkan ke masyarakat.

Menurut Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, lambannya progres sertifikasi karena sampai saat ini ketersediaan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 hanya mampu memenuhi dua juta bidang tanah saja.

"Dua juta bidang ini sudah mendapat alokasi APBN 2017 sebesar Rp 1,1 triliun. Sedangkan sisanya untuk tiga juta bidang tanah sebesar Rp 1,7 triliun sedang kami perjuangkan pada APBN Perubahan 2017," jelas Sofyan, di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (20/3/2017).

Lebih lanjut Sofyan menambahkan, pertambahan nilai alokasi anggaran tersebut didorong keinginan menyertifikasi tiga juta bidang tanah di luar Pulau Jawa yang notabene lebih mahal.

Tanah di Pulau Jawa diakui Sofyan lebih murah ketimbang di luar Pulau Jawa karena densitas populasi, dan kepadatan wilayahnya.

"Kalau tanah di Jawa itu lebih murah antara Rp 250.000 sampai Rp 300.000 per meter persegi. Sedangkan kalau di luar Jawa bisa sampai tiga kali lipatnya atau Rp 750.000 ke atas," tuntasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X