Terkait Komersialisasi Kawasan GBK Senayan, Pengelola Tidak Silau Uang

"Namun, di wilayah itu sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 peruntukkannya sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan walaupun ada KDB-nya itu hanya boleh dibangun 5 persen dari total luas lahannya," tambah Winarto.

Sikap PPK-GBK ini diakui Winarto sebagai dukungan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggenapkan RTH menjadi 30 persen sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sekarang Provinsi DKI Jakarta baru punya 11 persen RTH. Hutang 19 persen ini hanya bisa dibayar pemerintah dengan mengambil tanah-tanah swasta.

"Karena kalau nanti sudah 30 persen, hidup masyarakat Jakarta akan lebih nyaman. Makanya kami tidak silau dengan uang besar dari komersial," tegasnya.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Pekerja melintas di sela aktivitas proyek renovasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Jumat (17/3/2017). Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang akan menjadi venue penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018 mendatang bakal direnovasi dengan standar internasional untuk pertandingan olahraga dan ditargetkan selesai pada November 2017.

Pasalnya, 24 persen alokasi lahan untuk kerja sama proyek properti komersial sudah terbangun seluruhnya. Sementara 23 persen lainnya ditujukan bagi bangunan-bangunan pemerintahan.

Sedangkan bagian besar kawasan seluas 279 hektar, atau 53 persen ditujukan untuk fasilitas olahraga yang saat ini tengah dalam tahap renovasi oleh PPK-GBK dan pemerintah pusat.

Baca: Dilarang, Komersialisasi Kawasan GBK Senayan