JAKARTA, KompasProperti - Kendati tahun ini tidak fokus pada kerja sama proyek properti komersial, Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK-GBK) tetap membuka peluang tersebut pada tahun-tahun mendatang.

Namun, proses untuk kerja sama itu tak semudah seperti dulu. Terlebih sejak adanya pergantian direksi PPK-GBK sejak Januari 2016 silam.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian PPK-GBK saat ini sebelum bekerja sama dengan mitranya untuk pembangunan proyek properti komersial dan lainnya.

"Kerja sama yang diajukan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Itu bisa dijalankan nantinya setelah Asian Games 2018," tutur Direktur Utama PPK-GBK Winarto, kepada KompasProperti, di Kantor PPK-GBK Jakarta, Senin (13/3/2017).

Sebagai informasi, fokus PPK-GBK saat ini adalah renovasi venue-venue olahraga yang ada di Kawasan GBK guna menunjang penyelenggaraan Asian Games 2018 mendatang.

Baca: Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan GBK Senayan Dievaluasi

Karena itu, kata Winarto, segala kerja sama dengan pihak swasta dikesampingkan terlebih dahulu.

Sementara tugas lain PPK-GBK adalah memperbaiki perjanjian-perjanjian kerja sama yang ada dengan mitra GBK agar lebih seimbang. Hal ini dilakukan agar fungsi Kompleks GBK Senayan sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

Winarto mencontohkan, jika PPK-GBK berpikir sebagai korporasi swasta, saat ini kawasan bekas driving range seluas 4,6 hektar sudah berubah menjadi properti komersial terpadu.

Banyak investor yang mengincar lahan tersebut untuk dijadikan properti terpadu lengkap dengan apartemen dan residensial mewah. Tentu saja hal ini bisa menjadi penghasil pundi-pundi bagi PPK-GBK.

"Namun, di wilayah itu sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 peruntukkannya sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan walaupun ada KDB-nya itu hanya boleh dibangun 5 persen dari total luas lahannya," tambah Winarto.

Sikap PPK-GBK ini diakui Winarto sebagai dukungan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggenapkan RTH menjadi 30 persen sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sekarang Provinsi DKI Jakarta baru punya 11 persen RTH. Hutang 19 persen ini hanya bisa dibayar pemerintah dengan mengambil tanah-tanah swasta.

"Karena kalau nanti sudah 30 persen, hidup masyarakat Jakarta akan lebih nyaman. Makanya kami tidak silau dengan uang besar dari komersial," tegasnya.

Selain mematuhi peraturan yang ada, pembangunan proyek properti komersial baru di Kawasan GBK Senayan tidak memungkinkan lagi.

Pasalnya, 24 persen alokasi lahan untuk kerja sama proyek properti komersial sudah terbangun seluruhnya. Sementara 23 persen lainnya ditujukan bagi bangunan-bangunan pemerintahan.

Sedangkan bagian besar kawasan seluas 279 hektar, atau 53 persen ditujukan untuk fasilitas olahraga yang saat ini tengah dalam tahap renovasi oleh PPK-GBK dan pemerintah pusat.

Baca: Dilarang, Komersialisasi Kawasan GBK Senayan