Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kompleks GBK Senayan Dievaluasi

JAKARTA, KompasProperti - Pergantian direksi Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK-GBK) dinilai membawa angin segar bagi pengembalian fungsi awal kawasan ini sebagai fasilitas olahraga sekaligus resapan air dan paru-paru kota atau ruang terbuka hijau (RTH) untuk publik.

Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir pembangunan properti komersial di kawasan GBK Senayan sangat masif, sehingga menuai kritik tajam masyarakat dan pengamat perkotaan.

Direktur Utama PPK-GBK Winarto menjelaskan, direksi baru sejak Januari 2016 bertugas menyiapkan venue untuk Asian Games 2018.

"Itu tugas pertama, dan utama. Kemudian kedua adalah memperbaiki perjanjian-perjanjian kerja sama yang ada dengan mitra GBK agar lebih equal," ujar Winarto kepada KompasProperti, di Kantor PPK-GBK Jakarta, Senin (13/3/2017).

Winarto menambahkan, beberapa kerja sama yang dilakukan PPK-GBK dengan mitra-mitranya selama ini dipandang merugikan pihak pengelola sehingga perlu adanya penegasan agar bisa lebih baik bagi GBK, pemerintah, dan negara.

Namun, menurut dia tidak semua kerja sama dianggap merugikan dan tidak seimbang karena memang terdapat banyak kemitraan yang dibuat oleh PPK-GBK.

"Tentu tidak semua kerja sama, tapi yang berdasarkan kajian dan analisis perlu diperbaiki kerja samanya," tambah Winarto.

Kemudian, tugas ketiga lainnya yang diemban Winarto bersama dengan anggota direksi lainnya adalah membuat Kompleks GBK Senayan menjadi sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

Jika ditilik lebih jauh, saat ini pengelolaan Kawasan GBK seluas 279 hektar lebih sudah terpakai semua dengan rincian 53 persen didedikasikan untuk kegiatan olahraga yang saat ini tengah dilakukan renovasi GBK jelang Asian Games 2018.

Kemudian, sambung Winarto seluas 23 persen lainnya untuk kawasan perkantoran dan gedung pemerintahan seperti Gedung DPR, kantor kelurahan, Gedung Kemenpora, dan Gedung Kementerian LHK.