Apersi: Luas Tanah Minimal 2 Hektar Harus Dikenai Pajak Progresif

Kompas.com - 08/02/2017, 18:00 WIB
Lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jalan Biduri Bulan dan Jalan Alexandri, RT 008 RW 001, di kawasan Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (3/8). Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang menyelidiki dugaan rekayasa dokumen atas lahan tersebut yang dilakukan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta Selatan. KOMPAS/RADITYA HELABUMI Lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jalan Biduri Bulan dan Jalan Alexandri, RT 008 RW 001, di kawasan Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (3/8). Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang menyelidiki dugaan rekayasa dokumen atas lahan tersebut yang dilakukan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta Selatan.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Selain mendesak agar kebijakan pajak progresif terhadap tanah idle atau menganggur cepat dilaksanakan, Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) juga menyampaikan kriteria yang cocok untuk kebijakan tersebut.

Menurut Ketua Apersi Junaidi Abdillah, aturan pajak progresif tidak perlu diterapkan pada masyarakat yang tidak memiliki lahan luas karena justru akan memberatkan.

"Kalau pajak progresif ini perlu ada pertimbangan yang matang untuk masyarakat dengan lahan terbatas dan luasan kecil serta tanah hasil warisan karena kalau dikenakan sangat memberatkan," ucap dia kepada KompasProperti, Selasa (7/2/2017).

Lebih lanjut Junaidi menyatakan, dia lebih setuju jika pajak progresif tersebut diberlakukan pada tanah yang ditelantarkan dengan luasan melebihi dua hektar.

Selain itu, kebijakan tersebut juga perlu diterapkan ke pengembang-pengembang yang mengumpulkan land bank atau bank tanah, tetapi tidak menggarapnya secara produktif.

Di sisi lain, bank tanah yang dikumpulkan pengembang justru mendongkrak harga tanah di sekitarnya menjadi mahal karena tidak digarap segera.

Imbasnya, program pemerintah seperti Pembangunan Sejuta Rumah ikut terganggu lantaran harga tanah terus meroket.

"Penguasaan lahan dalam jumlah besar yang berakibat tak terurus, negara harus hadir menertibkan. Tetapi tanah yang ditelantarkan perlu punya kriteria khusus baik itu luasan dan masa ditelantarkannya," imbuh Junaidi.

Saat ini, kendati belum ada tindak lanjutnya, Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan, akan terus merumuskan pajak progresif terhadap tanah-tanah penguasaan yang tidak digunakan atau menganggur (idle).

"Kami masih work out, masih dirumuskan jangan sampai menciptakan distorsi. Tujuannya pajak progresif itu untuk menghilangkan spekulasi di tanah yang tidak produktif," tutur dia selepas rapat di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (30/1/2017)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X