Serapan Anggaran 2017 Kementerian PUPR Tersendat

JAKARTA, KompasProperti - Memasuki awal Februari 2017, serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tercatat baru mencapai satu persen dengan diikuti progres fisik sebesar 1,33 persen.

Sementara total anggaran yang diterima pada tahun ini berdasarkan kesepakatan dengan Komisi V DPR RI adalah Rp 101,496 triliun.

Agak tersendatnya penyerapan anggaran tahun ini disebabkan adanya rotasi pada posisi kepala satuan kerja (kasatker), pejabat pembuat komitmen, dan juga kepala balai di daerah.

"Ini menimbulkan persoalan administrasi," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Meski tersendat, Endra mengakui pencapaian tahun ini sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan serapan pada Januari 2016 silam.

"Ya memang ini lebih maju sekitar 0,4 persen dibanding tahun lalu dari sisi keuangan dan kemarin lelang dini juga sudah kita lakukan sebesar Rp 6,6 triliun," jelas dia.

Serapan anggaran per direktorat jenderal (ditjen), Endra menyebutkan, paling kecil Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar 0,14 persen, kemudian diikuti Ditjen Sumber Daya Air sebesar 0,96 persen, Ditjen Cipta Karya 1,14 persen, dan Ditjen Bina Marga dengan raihan paling besar yakni 1,17 persen.

"Itu mudah - mudahan dalam waktu dekat ini harus terus meningkat, ini hanya persoalan administrasi saja," tutupnya.