Percepat Infrastruktur, HD Asia Advisory Rekomendasikan Pemerintah Tingkatkan Skema PPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Tantangan bagi Indonesia dalam hal infrastruktur adalah bukan hanya untuk memaksimalkan yang sudah ada, melainkan pada masalah investasinya.

Penasihat Pelaksana Infrastruktur dan Perkotaan HD Asia Advisory Bernardus Djonoputro mengungkapkan hal tersebut dalam hasil rekomendasinya atas pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Penyediaan infrastruktur yang diperlukan seperti sistem transportasi, jalan tol, kereta bandara, transportasi multi moda, kereta ringan, saluran irigasi, teknologi informasi, dan komunikasi saat ini dikembangkan di dalam sebuah lingkaran ekonomi dan politik kompleks.

"Semuanya itu membutuhkan usaha dan strategi khusus agar investor swasta dan pemerintah bisa memainkan perannya secara signifikan," ujar Bernie, sapaan akrab Bernardus kepada Kompas.com, Sabtu (21/1/2017).

Masalah kurangnya investasi ini kemudian diperburuk dengan kurangnya penggunaan atau pengelolaan infrastruktur yang telah ada secara optimal.

Menurut rekomendasi HD Asia Advisory, pembiayaan infrastruktur termasuk alokasi anggaran belanja untuk sektor publik dan partisipasi swasta perlu ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia jika ingin pertumbuhan ekonomi dan target mengurangi kemiskinan cepat diwujudkan.

Selain itu ada beberapa isu yang perlu segera ditangani yakni peningkatan manajemen publik, peningkatan investasi swasta, pengurangan biaya tinggi perekonomian, mobilisasi keuangan, dan peningkatan dalam reformasi birokrasi serta regulasi.

Kendati demikian, HD Asia Advisory menyebutkan, agenda pembangunan infrastruktur yang relevan telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan memberikan prioritas lebih tinggi untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan telah diperkuat dengan Kepres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional telah memberikan poin-poin guna meningkatkan peran swasta pada pembangunan infrastruktur.

Poin-poin tersebut adalah pentingnya implementasi Public Private Partnership (PPP) atau skema kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam hal pembangunan infrastruktur.

Kemudian mengembangkan sistem manajemen infrastruktur yang lebih efisien dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun baik oleh pemerintah maupun swasta.

Berikutnya adalah menyediakan dukungan finansial guna memenuhi target pembangunan infrastruktur melalui mekanisme pembiayaan seperti PPP dan skema-skema lainnya.

Dengan perkiraan kembali adanya pemotongan APBN 2017 seperti ketika 2016 lalu, maka pemerintah telah mengindikasikan sangat membutuhkan turut campur pembiayaan dari swasta dengan kemungkinan meningkatkan pinjaman dari Multilateral Development Banks termasuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang baru saja dibentuk.

Multidonor Trust Fund seperti 'Urbanisasi Berkelanjutan' kemungkinan akan menjadi tema umum di mana banyak mitra dapat berkontribusi atau menjadi co-investor dalam manajemen perkotaan dan diharapkan juga bisa dipakai untuk pembangunan nasional perkotaan jangka panjang.