HUD: Pemerintah Harus Perhatikan Rumah Swadaya

Kompas.com - 17/01/2017, 21:30 WIB
Ilustrasi shutterstockIlustrasi
|
EditorHilda B Alexander

Ia menyebutkan, rumah swadaya memiliki porsi terbesar, yakni lebih dari 70 persen dari jumlah rumah di Indonesia.

Namun, kondisi rumah swadaya yang sudah ditempati bertahun-tahun, banyak yang berada pada kawasan kumuh, tidak tertata dan masuk kualifikasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Untuk itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mesti dievaluasi dan dikembangkan.

Pada akhirnya, BSPS ini diharapkan bisa efektif menggerakkan keswadayaan MBR.

Joni juga mengatakan, pembangunan rumah swadaya sejatinya tidak hanya memberi bantuan stimulan, tetapi juga skim pembiayaan dan penjaminan rumah swadaya.

"Malah bantuan untuk rumah swadaya semestinya idemditto dengan intervensi untuk rumah umum bagi MBR,” tutup Joni.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X