Tolak Bicara Moratorium, Pemkab Badung Perketat Pengembangan Hotel

Kompas.com - 13/01/2017, 09:00 WIB
Ilustrasi shutterstockIlustrasi
|
EditorHilda B Alexander

BADUNG, KOMPAS.com - Kendati hingga akhir 2016 lalu, Kabupaten Badung, Bali, sudah disesaki 155 hotel berbintang, dan 478 hotel non-bintang dengan total 75.000 kamar, namun otoritas setempat menolak bicara moratorium.

Padahal, menurut riset Colliers International Indonesia, performa bisnis perhotelan di sana, dan Bali secara umum tidak lebih baik dari kawasan lain di Indonesia. Tingkat hunian rata-rata hanya 68 persen.

Demikian halnya dengan kinerja tarif rerata harian yang terus menurun sejak 2014 lalu menjadi sekitar 107 dollar AS.

Sebaliknya, Kepala Dinas Pariwisata Badung Cokorda Raka Darmawan berpendapat moratorium sama artinya dengan menghentikan investasi.

Sementara investasi justru menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Tahun lalu saja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung yang senilai Rp 3,8 triliun, 70 persen di antaranya bersumber dari pariwisata dengan segmen pajak hotel dan restoran

Karena itu, Cokorda lebih memilih melakukan penataan dan pengawasan ketimbang menempuh langkah moratorium.

"Artinya, kami pemerintah kabupaten membatasi luas lahan minimal untuk pembangunan hotel. Ada aturannya itu," ungkap Cokorda kepada Kompas.com, usai peresmian Mövenpick Resorts & Spa Jimbaran Bali, Kamis (12/1/2017).

Dia mencontohkan, untuk kawasan Kuta secara umum luas lahan minimal yang bisa dikembangkan sebagai hotel adalah 5.000 meter persegi. 

Untuk Kuta Kuta Utara seluas 7.500 meter persegi, dan Kuta Selatan seluas 1 hektar.

Selain itu, Cokorda juga mewajibkan pemilik, dan pengelola hotel melakukan sertifikasi usaha, dan sertifikasi profesi bagi tenaga kerjanya. 

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X