Soal Bukit Duri, Pemprov Jakarta Dianggap Terapkan Aturan Kolonial

Kompas.com - 11/01/2017, 09:47 WIB
Suasana bekas penggusuran rumah warga di Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Jumat (6/1/2017). Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan warga Bukit Duri terhadap surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan dinilai melanggar undang-undang. Adapun kawasan Bukit Duri sudah digusur pada September 2016. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOSuasana bekas penggusuran rumah warga di Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Jumat (6/1/2017). Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan warga Bukit Duri terhadap surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan dinilai melanggar undang-undang. Adapun kawasan Bukit Duri sudah digusur pada September 2016.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggusur warga Bukit Duri pada September 2016 silam.

Penggusuran ini dilakukan Pemprov dengan dalih tanah tersebut milik negara dan akan digunakan untuk proyek pencegahan banjir. Padahal, anggapan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang kini berlaku di Indonesia.

"Dalam aturan mana pun sebetulnya tak akan ditemukan istilah tanah negara," ujar Ketua Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Nursyahbani Katjasungkana kepada Kompas.com, Selasa (10/1/2017).

Istilah ini, kata Nursyahbani, bersumber pada kebijakan zaman kolonial yang berbasis Agrarische Wet 1870 dan Domein Verklaring.

Pemerintah Kolonial Belanda waktu itu menyatakan bahwa semua tanah adalah milik pemerintah kolonial kecuali dibuktikan sebaliknya.

Dengan kata lain, sampai dengan adanya orang, warga, atau korporasi bisa membuktikan hak atas tanahnya dengan sertifikat atau bukti hak lainnya, yakni verponding, pethok, atau girik, maka tanah tersebut bukan milik pemerintah kolonial.

KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Suasana lokasi penggusuran permukiman di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang masih dikerjakan oleh kontraktor pada Jumat (6/1/2017) sore. Gugatan warga Bukit Duri terhadap Pemprov DKI atas penertiban tersebut dikabulkan oleh PTUN.

"Konsep ini sebetulnya sudah ditinggalkan sejak kemerdekaan terutama dengan adanya pasal 33 UUD 1945," kata Nursyahbani.

Pasal tersebut, tambah dia, intinya menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, konsep antara "dimiliki" dengan "dikuasai" berbeda jauh.

Nursyahbani juga menuturkan, isi Domein Verklaring Pasal 1: ”semua tanah-tanah yang dikuasai oleh penduduk peribumi yang tidak dapat dibuktikan oleh kepemilikannya adalah milik negara”.

Domain Verklaring adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat pribumi dan tidak bisa membuktikannya, maka tanah tersebut adalah milik pemerintah Hindia Belanda.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X