KPA Tuntut Pemerintah Teken Perpres Reforma Agraria

Kompas.com - 06/01/2017, 17:30 WIB
Ribuan petani di Kabupaten Malang, Jawa Timur demo di depan DPRD setempat. Mereka meminta sertifikasi tanah yang selama ini dikelolanya.Selasa (24/9/2013). KOMPAS.com/Yatimul AinunRibuan petani di Kabupaten Malang, Jawa Timur demo di depan DPRD setempat. Mereka meminta sertifikasi tanah yang selama ini dikelolanya.Selasa (24/9/2013).
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Reforma Agraria merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah untuk memberikan tanah garapan kepada masyarakat, khususnya petani.

Targetnya, sampai 2019, tanah yang dihibahkan kepada masyarakat seluas 9 juta hektar.

Meski cita-cita tersebut mulia, namun pelaksanannya di lapangan tak berlangsung mulus. Sebaliknya, pemerintah dianggap tidak banyak melakukan upaya konstruktif untuk mewujudkannya.

"Sampai saat ini, agenda Reforma Agraria belum memiliki landasan hukum. Perpres (Peraturan Presiden) tentang pelaksanaan Reforma Agraria belum ditandatangani," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Fakta ini, tutur Dewi, menjadi kontradiktif dengan janji yang dikemukakan pemerintah untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat lewat pemilikan tanah.

Sebagai prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, rancangan Perpres Reforma Agraria mendesak untuk disahkan, terutama sebagai landasan legal implementasi.

"Kami tuntut kalau pemerintah serius dengan Reforma Agraria, Perpres hukum Agraria itu harus segera diteken. Ini sudah ada drafnya, tapi belum ditandatangani," kata Dewi.

Meski begitu, Dewi mengakui, masih terdapat beberapa kelemahan secara substansi dalam rancangan Perpres tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam RKP 2017, Reforma Agraria terbagi dalam dua program yaitu redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar dan legalisasi aset (sertifikasi tanah) seluas 4,5 juta hektar.

Secara orientasi, sertifikasi tidak ditujukan untuk mengurangi ketimpangan struktur agraria, bahkan jika diberikan dengan tidak tepat sasaran, dapat melegalkan ketimpangan yang telah terjadi melalui sertifikat tanah.

Reforma Agraria bukanlah program yang berkesinambungan alias berkelanjutan, tetapi program yang harus dijalankan dalam sebuah operasi dengan kerangka waktu yang jelas.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X