Akibat Konflik, Masyarakat Kehilangan Tanah Seluas 19 Kali Wilayah Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2016, konflik agraria masih banyak ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia. Baik dari segi jumlah, luas maupun korban konflik agraria masih tinggi, yaitu sebanyak 450 kasus.

Konflik agraria yang terjadi di sebuah wilayah bisa saja tidak muncul menjadi sebuah peristiwa konflik, namun secara laten masih ada dan statusnya belum diselesaikan.

"Pada tahun 2015 ada 252 konflik agraria yang meningkat drastis 2 kali lipat menjadi 450 pada 2016. Artinya rata-rata satu hari terjadi satu konflik," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Dalam catatan KPA, konflik ini berada di luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.7 45 kepala keluarga (KK) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Peningkatan ini dapat diibaratkan masyarakat telah kehilangan sekitar sembilan belas kali luas provinsi DKI Jakarta.

"Penanganan konflik agraria di era Jokowi belum berubah dan masih menggunakan cara represif," kata Dewi.

Ia menambahkan, kalaupun ada upaya penanganan konflik, biasanya hanya diarahkan ke kasus pidana.

Contohnya pada kasus Salim Kancil. Menurut Dewi, kasusnya tidak diselesaikan, karena pihak berwajib hanya menangkap pelaku konflik saja.

Seharusnya, pihak berwajib juga mengusut konflik tersebut dan menyelesaikannya.

Sementara itu, perkebunan masih menjadi sektor penyebab tertinggi konflik agraria dengan angka 163 konflik atau 36,22 persen.

Disusul sektor properti dengan jumlah 117 konflik atau 26 persen dan sektor infrastruktur dengan jumlah 100 konflik (22,22 persen).

Kemudian, di sektor kehutanan sebanyak 25 konflik 5,56 persen, sektor tambang 21 konflik atau 4,67 persen, sektor pesisir dan kelautan dengan 10 konflik atau 2,22 persen, dan sektor migas dan pertanian yang masing-masing menyumbang sebanyak 7 konflik atau 1,56 persen.