Pembebasan Lahan Kereta Cepat di Halim dan Karawang dalam Proses Negosiasi

Kompas.com - 24/12/2016, 13:39 WIB
Dubes China untuk Indonesia, Xie Feng (kiri) bersama Menteri BUMN, Rini Soemarno (dua kiri) melihat miniatur atau contoh kereta cepat milik China saat pembukaan pameran Kereta Cepat dari Tiongkok (China) di Senayan City (Sency), Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015). Pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan Pemerintah Tiongkok merupakan salah satu pihak yang menawarkan kerja sama dalam pembangunan kereta cepat tersebut. TRIBUNNEWS/JEPRIMA JEPRIMADubes China untuk Indonesia, Xie Feng (kiri) bersama Menteri BUMN, Rini Soemarno (dua kiri) melihat miniatur atau contoh kereta cepat milik China saat pembukaan pameran Kereta Cepat dari Tiongkok (China) di Senayan City (Sency), Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015). Pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan Pemerintah Tiongkok merupakan salah satu pihak yang menawarkan kerja sama dalam pembangunan kereta cepat tersebut. TRIBUNNEWS/JEPRIMA
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati kemajuan pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah menyentuh angka 82 persen, bidang tanah di kawasan Halim Perdanakusuma, dan Karawang masih dalam proses negosiasi.

"Tanah itu tinggal belum dibebaskan dan dalam negosiasi. Di Halim, punya negara dan dipakai AURI (TNI Angkatan Udara)," ujar Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika, Bintang Perbowo di kantornya, Kamis, (22/12/2016).

Untuk bidang tanah yang belum bebas ini, sudah ada arahan dari Presiden Joko Widodo agar dilakukan percepatan.

Sementara bidang kedua ada di Karawang dengan luas yang belum bebas sekitar 10 persen.

Bintang mengaku, bidang tanah ini tidak terlalu sulit untuk dibebaskan karena hanya dimiliki satu atau dua perusahaan.

"Ini juga sedang tahap negosiasi untuk melakukan pengentasan tanah," kata Bintang.

Lambatnya pembebasan lahan, menurut Bintang, terkait pencairan dana dari China yang membutuhkan waktu lama.

China melalui China Development Bank (CDB) memberikan dana 5,15 miliar dollar AS tanpa jaminan.

Hal ini merupakan bentuk kepercayaan CDB kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Chinat (KCIC).

"Kalau kerjasama antar negara (G2G) biasanya lebih dari 3 tahun baru bisa keluar dananya," tandas Bintang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X