Maret 2017, Draf PP Bank Tanah Diajukan ke Presiden

Kompas.com - 14/12/2016, 13:04 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com — Aturan hukum bank tanah mulai mendekati akhir untuk segera diluncurkan.

Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan, 2017 nanti, peraturan pemerintah (PP) tentang bank tanah bakal terealisasi.

Keputusan PP bank tanah keluar pada 2017 lebih cepat dari target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni pada 2019.

"Naskah akademis dan draf PP bank tanah ditargetkan bisa terbit Januari 2017, dan Maret 2017 akan diajukan kepada presiden," kata Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN bidang Penyusunan Bank Tanah, Himawan Arief Sugoto, di Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Terkait cara pengumpulan lahan dalam kelembagaan bank tanah, Himawan menjelaskan bahwa ada tiga cara yang akan digunakan.

Pertama, sumber tanah untuk bank lahan diperoleh dari tanah-tanah idle atau tidak terpakai dari berbagai instansi.

Kedua, tanah-tanah yang berubah fungsinya dari hak guna usaha (HGU) menjadi hak guna bangunan (HGB) serta tanah terkena perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Ketiga, rekonsolidasi. Hal ini dilakukan pada beberapa kota yang melakukan perbaikan kawasan kumuh dan memindahkan orang, tetapi belum selesai, dan hanya memindahkan orang.

"Padahal, beberapa negara menjadikan bekas kawasan kumuh sebagai RTH," tambah Himawan.

Di samping itu, bank tanah diperlukan karena sangat mendesak bagi negara untuk pembangunan. Berdasarkan kenyataan selama ini, bank tanah justru banyak dimiliki pengembang properti swasta.

Oleh sebab itu, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menyatakan, keberadaan bank tanah ini perlu dipaksakan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X