Kelola Urbanisasi, Pemerintah Mesti Siapkan Kota-kota Sekunder

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelolaan urbanisasi tak hanya dilakukan oleh pemerintah kota (pemkot) yang menjadi sasaran perpindahan penduduk.

Selama ini, pengelolaan urbanisasi hanya dilihat dari bagaimana pemkot bersangkutan membuat kebijakan untuk membuat proses perpindahan penduduk tidak menjadi beban dan masalah.

Kota-kota di Indonesia tumbuh rata-rata 4,1 persen per tahun dan saat ini Bank Dunia mencatat 52 persen dari total populasi penduduk Indonesia tinggal di area perkotaan.

Bank Dunia memprediksi pada 2025 ada sekitar 68 persen penduduk Indonesia yang tinggal di kota.

Intervensi pemerintah pusat dalam menangani urbanisasi perlu dilakukan agar kota-kota lainnya tidak bernasib seperti Jakarta yang sudah membesar terlampau jauh.

Salah satunya adalah dengan membuat kota-kota sekunder menjadi alternatif baru sasaran urbanisasi.

"Saya harapkan pemerintah menyiapkan kota-kota sekunder, yakni kota dengan penduduk 250.000 sampai 500.000 seperti Cirebon dan Pekalongan," sebut Direktur RUJAK Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja, di Hotel Le Meridien Jakarta, Senin (21/11/2016).

Bukan hanya dua kota itu, Elisa juga menyarankan pemerintah untuk mengembangkan kota-kota sekunder yang berada tepat di lokasi strategis transportasi.

Upaya tersebut diyakininya mampu mengalihkan limpahan urbanisasi agar tak melulu ke Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang memiliki jumlah penduduk di atas satu juta orang.

"Kalau ke Pekalongan mendapat limpahan dari Kabupaten Batang, sementara Cirebon bisa dari Kabupaten Cirebon, Majalengka dan sebagainya. Kalau kota sekunder itu siap menarik ya mereka akan pergi ke sana daripada ke Jakarta," tutup Elisa.