Dua Tahun Lagi, Jalan Paralel Perbatasan Kalbar-Malaysia Berfungsi

Kompas.com - 21/11/2016, 20:01 WIB
Kondisi terkini jalan paralel perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia. Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPRKondisi terkini jalan paralel perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia.
|
EditorHilda B Alexander

ENTIKONG, KOMPAS.com - Pembangunan jalan di perbatasan Indonesia-Malaysia terus dikebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Salah satunya yang sebentar lagi fungsional adalah jalan paralel daerah perbatasan di Kalimantan Barat (Kalbar).

“Pada 2018 kami usahakan fungsional semuanya dalam artian bisa dilewati sampai ke Kalimantan Timur,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (21/11/2016).

Pembangunan jalan paralel yang dimulai sejak 2014 itu didesain sepanjang 856 kilometer dan terbagi ke dalam 12 koridor ruas.

Koridor-koridor tersebut yaitu Temajuk-Aruk (90 kilometer), Aruk-Seluas (78 kilometer), Seluas-Entikong (84 kilometer), Entikong-Rasau (99 kilometer), Rasau-Sepulau-Sintang (99 kilometer), dan Sintang-Nanga Badau (43 kilometer).

Kemudian enam koridor ruas lainnya yakni Nanga Badau-Lanjak sepanjang 46 kilometer, Lanjak–Mataso (26 kilometer), Mataso-Tanjung Kerja (56 kilometer), Tanjung Kerja-Putussibau (37,84 kilometer), Putussibau-Nanga Era (37 kilometer), dan Nanga Era-Batas Kalimantan Timur dengan panjang 158 kilometer.

Pembebasan lahan berupa hutan diakui Arie masih perlu dilakukan. Ini lantaran masih ada 188,61 kilometer lahan hutan yang belum dibuka oleh pemerintah.

Adapun ruas-ruas yang belum dibuka lahannya adalah Nanga Era-Batas Kaltim sepanjang 152 kilometer, Seluas-Entikong dengan panjang 20,85 kilometer, Rasau-Sepulau-Sintang sepanjang 8,55 kilometer, dan Temajuk-Aruk dengan panjang 6,85 kilometer.

“Pada akhir 2017 kami akan kurangi jalan yang belum tembus menjadi 107,31 kilometer atau sisa 20 persen. Sebagian lainnya pada 2018 sudah tembus semuanya,” ujar Arie.

Untuk itu, dalam rangka mempercepat proses pembebasan lahan di jalan perbatasan tersebut, dia terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) untuk mengurus izin kehutanan.

Arie mengakui, tantangan terbesar pembanguan jalan paralel ini adalah memenuhi aspek keramahan lingkungan.

“Kami masih optimistis dengan pekerjaan kami. Yang berkaitan dengan taman nasional serta hutan lainnya kami sudah membuat MoU (memorandum of understanding) dengan KLH,” pungkas dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X