APBN 2017 Hanya Bisa Danai 2 Juta Sertifikat Tanah

Kompas.com - 17/11/2016, 22:00 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tanda tangan MoU tentang penanganan masalah tanah dan legalisasi aset di wilayah DKI Jakarta, Kamis (13/10/2016). Jessi Carina Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tanda tangan MoU tentang penanganan masalah tanah dan legalisasi aset di wilayah DKI Jakarta, Kamis (13/10/2016).
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan meningkatkan target sertifikasi tanah pada 2017 mendatang melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

Jika pada 2016 targetnya adalah sejumlah 1.064.151 bidang, pada 2017 bakal menjadi 5 juta sertifikat.

"Tahun 2017 kami punya program besar sekali memberikan sertifikat baru sebanyak lima juta. Selama ini setahun kami hanya bisa sertifikasi 800.000 sampai satu juta," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (17/11/2016).

Peningkatan sertifikasi tak hanya dilakukan tahun depan, melainkan juga bakal dilaksanakan pada 2018 menjadi tujuh juta bidang tanah, dan sembilan juta bidang tanah pada 2019.

Sofyan berharap pada 2025 nanti seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar dan memiliki sertifikat.

Untuk mencapai target itu Kementerian ATR/BPN memobilisasi berbagai potensi. Pertama dengan anggaran yang lebih besar kemudian kedua memobilisasi peran pemerintah daerah (pemda).

Hingga saat ini, sudah ada tiga daerah yang bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN terkait legalisasi dan sertifikasi tanah yakni Surabaya, Batam, dan DKI Jakarta.

Berkaitan dengan itu, dari target lima juta bidang tersebut dana APBN diakui oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN M Noor Marzuki hanya dapat mengakomodasi dua juta sertifikat, sedangkan sisanya diperoleh dari sumber pendanaan lainnya.

"Untuk tiga juta sisanya didapat dari APBD, tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan besar, dan juga memobilisasi perbankan yang memang memiliki kepentingan terkait sertifikasi tanah tersebut," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X