Entaskan Kawasan Kumuh, Pemerintah Utang Rp 10 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan perkotaan dan pengentasan kekumuhan, pemerintah meminjam dana 760 juta dollar AS atau sekitar Rp 10 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo mengungkapkan hal itu di Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Dana pinjaman tersebut berasal dari Islamic Development Bank (IDB), World Bank, dan Asia Investment Bank.

Hartoyo memaparkan, program Kementerian PUPR terkait pengingkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang akan dilaksanakan adalah Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).

Program tersebut dibarengi dengan inisiasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dari Kementerian Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian/Lembaga lainnya yang rencananya akan dilaksanakan di 10 lokasi pada 15 November 2016 dan terpusat di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

"Program Kotaku ini adalah untuk mendukung gerakan 100-0-100 diperkotaan dengan tahun pelaksanaan 2016-2020. Kita ingin mewujudkan kota tanpa kumuh semaksimal mungkin, sehingga permukiman lebih sehat dan layak huni," ujar Hartoyo.

Program IBM bidang PUPR terdiri dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)/Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPST 3R), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP Phase 2).

Menyusul Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak) dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TAI) serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dengan Gerakan Kotaku, kawasan kumuh di 34 provinsi yang tersebar di 269 kota/kabupaten dan 11.076 kelurahan/desa dengan luas 23.656 hektar akan dihilangkan mulai tahun 2016 hingga 2020.

Hartoyo mengatakan, lingkup kegiatan ini komprehensif, mulai dari penyiapan kelembagaan, strategi dan kebijakan, terus peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat.

Dana pinjaman tersebut juga akan digunakan untuk program Kotaku sampai 5 tahun ke depan.

Selain pinjaman, pendanaan juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pihak swasta untuk pembangunan rumah swadaya.