Soal Pengembangan Kota, Pakar Menilai Sulsel Lebih Maju Dibanding Jabar

JAKARTA, KOMPAS.com - Percepatan pertumbuhan metropolitan di 7 metropolitan adalah isu utama urbanisasi Indonesia ke depan, karena tarikan ekonomi akan terjadi pada fase ini.

Para perencana kota di Indonesia harus mampu berdiri di garda depan untuk menjaga integritas dan mahzab perencanaan kota-kota kita.

Untuk itu, diperlukan pendekatan yang mumpuni berkaitan dengan perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur, dan penanganan bencana.

Menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Bernardus Djonoputro atau karib disapa Bernie, aksi tersebut harus dikerjakan sekarang. 

"Kita sering terjebak dengan berbagai wacana intelektual dan pertarungan konsep belaka," ujar Bernie kepada Kompas.com, Kamis (10/11/2016).

Dia mencontohkan Jawa Barat (Jabar). Provinsi ini, seharusnya menjadi yang terdepan karena potensi ekonominya begitu besar.

Permasalahan pengembangan perkotaan pasca dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat masih terus sebatas wacana sampai sekarang.

Selain masalah koordinasi pemerintah provinsi dan kota, ada juga masalah kurangnya pelibatan para perencana atau pemangku kepentingan lainnya.

Sering juga karena pimpinan politik provinsi mendapat bisikan yang salah, tidak memecahkan masalah, dan pendekatan yang terlalu bernuansa semata-mata komersial atas nama public-private-partnership (PPP).

Bernie kemudian membandingkan Jabar dengan Provinsi Sulawesi Selatan sudah selangkah lebih maju. Menurut dia, yang sudah dilakukan Sulsel pada ibu kotanya yakni Makassar dengan membentuk Makassar PPP Investment Center patut diapresiasi.

KOMPAS.com/Hendra Cipto Anjungan Pantai Losari Makassar

Para wali kota, gubernur dan pemerintah pusat, lanjut Bernie, juga harus segera mengadopsi nilai-nilai yang tercantum dalam New Urban Agenda.

Untuk diketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan masukan besar ke dalam agenda ini, sejak perundingan awal di New York, PrepCom di Surabaya dan puncaknya di Quito.

Kemudian dari International Federation of Housing and Planning (IFHP) Summit di Rotterdam 10-11 November 2016 ini, Bernie menegaskan, semakin nyata gentingnya permasalahan urbanisasi menjadi agenda global.

Pasca pergelaran Habitat III di Quito dengan diterimanya New Urban Agenda, negara-negara Eropa langsung berbenah dan meyiapkan diri untuk meratifikasi dan melaksanakan berbagai agenda perkotaan ke depan.

Perkembangan urbanisasi membuat kota-kota semakin harus memperhitungkan berbagai masalah utama antara lain masalah segregasi sosial, mobilitas, daya dukung dan tata kelola pemerintahan (governance).