Kadin Dukung Sekuritisasi Aset Jalan Tol

Kompas.com - 09/11/2016, 21:00 WIB
Antrean kendaraan di Gerbang Tol Kapuk di Jalan Tol Prof Sedyatmo, Jumat (18/3/2016) siang. Antrean  terjadi akibat kendaraan dari arah Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak, baik yang menuju Slipi ataupun Grogol, berebut masuk pintu tol reguler yang letaknya ada di tengah gerbang tol. DIMAS WARADITYA NUGRAHA Antrean kendaraan di Gerbang Tol Kapuk di Jalan Tol Prof Sedyatmo, Jumat (18/3/2016) siang. Antrean terjadi akibat kendaraan dari arah Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak, baik yang menuju Slipi ataupun Grogol, berebut masuk pintu tol reguler yang letaknya ada di tengah gerbang tol.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya bertugas untuk membangun infrastruktur, dan memberikan pengelolaannya ke swasta.

Hal itu terutama ditujukan kepada BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur jalan tol seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pasalnya, baik Jasa Marga maupun Waskita telah memiliki konsesi jalan terlalu lama dan perlu melakukan sekuritisasi aset.

"Saya sudah bilang ke Jasa Marga dan Waskita Karya kalau mereka itu tugasnya membangun jalan tol sebanyak-banyaknya bukan memiliki sehingga kalau sudah jadi ya harus dilepas," katanya saat membuka Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/11/2016).

Terkait sekuritisasi aset, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan, pihaknya telah mengimbau sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun belum ada implementasinya dan banyak pertimbangannya.

Di mata Erwin, aset-aset yang bersifat tetap seperti jalan tol tidak terpengaruh siapa pemiliknya lantaran akan selalu ada di Indonesia.

Aset jalan tol juga tidak bisa dibawa ke negara lain sehingga pelepasannya ke pihak swasta menguntungkan perseroan.

"Jadi saya setuju dengan presiden, aset-aset tersebut disekuritisasi saja kepada swasta yang memiliki modal murah untuk mereka bisa langsung masuk ke Indonesia. Dana yang diterima nanti bisa dipakai lagi membangun yang baru," tambahnya.

Erwin berharap agar kebijakan sekuritisasi aset ini bisa dilegalkan melalui Undang Undang, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri sehingga pembangunan bisa terus bergulir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X