Terhambat Bangun Transportasi Massal, Ridwan Kamil Mengeluh Kerap "Diping-pong"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Kota Bandung terutama dari segi infrastruktur transportasi massal diakui Ridwan Kamil selaku wali kota masih tertatih-tatih karena terkendala banyak masalah.

Pertama, ketiadaan dana guna membangun infrastruktur transportasi massal berbasis rel yang mampu mengurai kemacetan.

Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dari 2,4 juta penduduk Bandung, hanya 20 persen yang menggunakan transportasi umum berupa angkutan kota (angkot).

"Ini kalau ada transportasi berbasis rel baru ada perpindahan tapi masalahnya itu mahal. Untuk 11 kilometer rel saja butuh Rp 6 triliun sedangkan di APBD kami hanya sanggup belanja infrastruktur Rp 2 triliun tiap tahun," kata wali kota yang karib disapa Emil tersebut saat menjadi pembicara pembicara di Kongres XI Ikatan Ahli Perencana (IAP) di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Selain itu, Emil juga mengeluhkan berbelit-belitnya birokrasi yang harus dilewati untuk persyaratan pembangunan infrastruktur di kotanya.

Emil bercerita ketika itu ia ingin membangun infrastruktur yang berstatus prioritas saja harus diping-pong ke berbagai kementerian/lembaga mulai dari Pemprov Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga Kementerian Keuangan.

"Palembang saja yang tidak sekompleks Bandung dikasih LRT Rp 10 triliun murni APBN karena Asian Games. Kami yang sudah mohon-mohon malah nggak dapat-dapat dan hilang ketika proses pengajuan," keluh Emil

Permasalahan berikutnya adalah rencana detail tata ruang (RDTR) Bandung.

Emil mengakui, saat ini untuk RDTR tersebut belum ada sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

"Hari ini (Kamis, 3/11/2016), RDTR kami ditarik Pemprov Jawa Barat karena dianggap ada beberapa warna yang berubah dan menyebabkan banjir padahal itu sudah ditinjau oleh mereka selama setahun terus dan sekarang baru direvisi," ucapnya.

Emil menyayangkan sikap Pemprov Jabar tersebut karena dilakukan setelah ketuk palu atau setelah melewati serangkaian proses politik yang panjang dan tak sederhana.

Sikap Pemprov Jabar itu membuat rencana pembangunan Pemkot Bandung terhambat karena tak adanya kepastian RDTR dan juga rencana tata ruang wilayah (RTRW)-nya.

"Kalau begini kapan ada kepastiannya dan juga imbasnya akan ada konsekuensi-konsekuensi sesuatu yang sudah direncanakan jadi tidak terealisasi," pungkasnya.