Ridwan Kamil Kecewa RDTR Bandung Ditarik Pemprov Jabar

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini, tidak terpadunya tata ruang kota masih menjadi masalah akibat kurangnya komunikasi antara pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kota (pemkot).

Salah satunya terjadi di kota Bandung. Rencana detail tata ruang (RDTR) yang telah disusun Pemkot Bandung sedemikian rupa harus ditarik kembali atau direvisi oleh Pemprov Jawa Barat (Jabar) setelah mengalami serangkaian tinjauan.

"Hari ini RDTR kami ditarik Pemprov Jawa Barat karena dianggap ada beberapa warna yang berubah dan menyebabkan banjir. Padahal itu sudah ditinjau oleh mereka selama setahun terus dan sekarang baru direvisi," keluh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, saat menjadi pembicara di Kongres XI Ikatan Ahli Perencana (IAP) di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Wali kota yang karib disapa Emil itu menyayangkan sikap Pemprov Jabar tersebut karena dilakukan setelah ketuk palu atau setelah melewati serangkaian proses politik yang panjang dan tak sederhana.

Sikap Pemprov Jabar itu membuat rencana Pemkot terhambat dalam membangun Bandung karena tak adanya kepastian RDTR dan juga rencana tata ruang wilayah (RTRW)-nya.

"Kalau begini kapan ada kepastiannya dan juga imbasnya akan ada konsekuensi-konsekuensi sesuatu yang sudah direncanakan jadi tidak terealisasi," ucapnya.

Kendati begitu, Emil tetap mendukung penarikan atau revisi RDTR Bandung yang dilakukan oleh Pemprov Jabar selama tujuannya untuk kebaikan.

Namun, untuk ke depannya dia berharap agar hal tersebut dilakukan sebelum ada ketuk palu resmi dari mereka.