Catatan Dua Tahun Kementerian PUPR Kabinet Kerja Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Genap dua tahun sudah Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin Tanah Air.

Beberapa capaian pun sudah diraih kementerian-kementerian di bawahnya, tak terkecuali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam dua tahun ini, kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu telah banyak membangun mulai jalan tol, waduk, jembatan, hingga perumahan.

Capaian Kementerian PUPR di bidang Ketahanan Pangan dan Air

Di bidang ketahanan pangan, selama periode 2015 Kementerian PUPR telah membangun 13 waduk baru, melanjutkan pembangunan 16 waduk, dan menyelesaikan sebanyak 5 waduk serta membangun jaringan irigasi baru seluas 182.000 hektar.

Hingga 2019 nanti, Kementerian PUPR bahkan menargetkan bisa membangun 65 bendungan baru dan pembangunan satu juta hektar jaringan irigasi baru.

Sementara bidang konektivitas, Kementerian PUPR telah membangun jalan tol sepanjang 153 kilometer dari target 1.060 kilometer hingga 2019 nanti.

Capaian Kementerian PUPR di bidang konektivitas.

Selain itu, Kementerian PUPR juga telah mencapai pembangunan jembatan baru sepanjang 7.970 meter dari target 29.589 meter pada 2019 mendatang.

Sedangkan di sektor permukiman, dalam dua tahun kerja, Kementerian PUPR telah membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 7.349 liter per detik dan merevitalisasi 159 kawasan tematik perkotaaan.

Capaian dua tahun Kementerian PUPR di bidang permukiman.

Adapun untuk sektor perumahan, Kementerian PUPR telah membangun 10.497 unit rumah susun (rusun) pada 2015 dan meningkatkan kualitas 82.245 unit rumah swadaya.

Selain berhasil membangun infrastruktur, Kementerian PUPR juga berhasil menelurkan peraturan-peraturan baru peraturan pemerintah (PP) Hak Guna Air dan peraturan presiden (perpres) percepatan pembangunan jalan tol Sumatera pada 2014.

Kemudian PP Pengusahaan Sumber Daya Air dan Perpres Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede pada 2015.

Terakhir, Undang Undang (UU) Tapera, PP Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Instruksi Presiden (Inpres) Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan.

Capaian dua tahun Kementerian PUPR di bidang perumahan.

Hingga 20 Oktober 2016, progres capaian realisasi anggaran Kementerian PUPR untuk APBN 2016 telah menyentuh angka 55,55 persen atau lebih tinggi dari periode sama tahun sebelumnya yang hanya 47,52 persen.

Sedangkan untuk progres fisiknya saat ini telah mencapai 63,15 persen, naik dari periode sama pada 2015 yang mencapai 60,52 persen.