Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Truk Bermuatan Lebih Sebabkan Umur Jalan Berkurang

Kompas.com - 25/10/2016, 16:30 WIB
Ridwan Aji Pitoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Temuan pungutan liar (pungli) yang terjadi di jembatan timbang diharapkan bisa membuat mata pemerintah terbuka untuk tak lagi mengandalkan jalure darat sebagai sarana angkut barang.

Jembatan timbang sendiri berfungsi untuk mengukur kapasitas muatan atau tonase yang dibawa oleh truk-truk pengangkut barang.

Faktanya, truk-truk tersebut kerap membawa muatan melebihi kapasitas yang diperbolehkan.

Untuk bisa melalui jalan raya, sopir truk sering memberikan uang pelicin kepada petugas di jembatan timbang.

"Adanya pungli ini saya harap bisa jadi momentum perubahan total karena 94 persen barang di Indonesia diangkut lewat darat dan beban jalan pun sangat berat. Berapa pun jalan tol dibangun juga tidak akan sanggup mengatasinya," ujar pengamat ekonomi, Faisal Basri, dalam Forum Perhubungan Memberantas Pungli Jembatan Timbang, di Hotel Century Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Tak dapat dipungkiri, truk-truk yang melebihi tonase merusak jalan-jalan, terutama di akses logistik, seperti di pantai utara (pantura) Jawa.

Ditemui dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto mengungkapkan akibat beban truk yang melebihi kapasitas, yakni jalan yang tadinya berusia 10 tahun kemudian hanya sanggup bertahan selama satu tahun.

Oleh sebab itu, penerapan tilang pada truk-truk dengan bobot yang melebihi tonase dianggap Arie tak ada gunanya. Pasalnya, truk masih boleh jalan setelah proses tilang, padahal semestinya dilarang untuk lewat.

Semakin banyaknya jalan yang rusak menjadi indikasi bahwa pengangkutan barang semestinya dilakukan melalui jalur laut.

"Omong kosong kalau kita masih mengandalkan jalur darat sebagai ujung tombak karena ongkos angkut barang darat 10 kali lebih besar dari laut," ujar Faisal.

Jika laut dijadikan sarana utama pengangkutan barang, sambung Faisal, maka penguatan jalan tidak perlu banyak dilakukan, dan cukup pada akses-akses dari pelabuhan ke kawasan industri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Mojokerto: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Mojokerto: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Diklaim Makin Progresif, Ini Perkembangan Proyek Tol Padang-Sicincin

Diklaim Makin Progresif, Ini Perkembangan Proyek Tol Padang-Sicincin

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karangasem: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karangasem: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Klungkung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Klungkung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Bank Mandiri Fasilitasi KPR Perumahan Citra Suwarna Group

Bank Mandiri Fasilitasi KPR Perumahan Citra Suwarna Group

Berita
[POPULER PROPERTI] AHY Sayangkan Investor Kabur karena Masalah Tanah

[POPULER PROPERTI] AHY Sayangkan Investor Kabur karena Masalah Tanah

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Buleleng: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Buleleng: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangli: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangli: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Probolinggo: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Probolinggo: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dua Raksasa Properti Kembali Berkongsi Bangun Klaster Baru di BSD City

Dua Raksasa Properti Kembali Berkongsi Bangun Klaster Baru di BSD City

Berita
Jalan Terbentuknya Kementerian Perumahan, UU 39/2008 Perlu Direvisi

Jalan Terbentuknya Kementerian Perumahan, UU 39/2008 Perlu Direvisi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Banyuwangi: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Banyuwangi: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Okupansi Pergudangan Modern Jabodetabek Stabil di Angka 90 Persen

Okupansi Pergudangan Modern Jabodetabek Stabil di Angka 90 Persen

Berita
Bakal Hadiri Acara WWF, AHY: Air dan Tanah Tak Bisa Dipisahkan

Bakal Hadiri Acara WWF, AHY: Air dan Tanah Tak Bisa Dipisahkan

Berita
[POPULER PROPERTI] Plus Minus Tandon Air Atas dan Bawah

[POPULER PROPERTI] Plus Minus Tandon Air Atas dan Bawah

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com